Merdeka.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait ekonomi Indonesia berdasarkan fakta yang kuat. Sebab, kata dia, target tujuh persen pertumbuhan ekonomi Indonesia belum bisa tercapai.

"Kritik Pak Prabowo punya fakta yang kuat. Target tujuh persen pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Malah hutang yang meningkat plus proyek infrastruktur yang tidak berdampak pada ekonomi riil," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (21/6).

Menurutnya, saat ini juga banyak penurunan dari beberapa sektor ekonomi Indonesia. Mulai dari sektor konstruksi hingga impor.

"Belum lagi dengan kebijakan impor yang merusak strategi jangka panjang ketahanan pangan kita," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi II menambahkan DPR ini sistem hukum di Indonesia juga belum berjalan dengan baik, dimana orang yang punya uang biasanya akan mendapat perlindungan hukum.

"Sinyalemen yang menyatakan yang punya uang berkuasa nampak nyata dari hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. ICW merelease laporan bahwa rerata hukuman untuk koruptor berkurang," ucapnya.

Sebelumnya, Prabowo memberikan pidato politiknya kepada seluruh kader Gerindra, Rabu (20/6) malam. Pidato itu disampaikan melalui live streaming Facebook kurang lebih selama tiga puluh menit.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa arah bangsa Indonesia saat ini sudah melenceng dari Pancasila dan UUD 1945. Prabowo lebih menekankan kepada persoalan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

"Apa yang menjadi pusat perhatian Gerindra dari awal saya dan Gerindra melihat bahwa arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini berada di arah dan alur yang salah. Saya berpandangan berkeyakinan bahwa sistem bernegara sistem politik dan sistem ekonomi bangsa kita berada di jalur yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari rencana dan rencana cetak biru yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita yaitu Pancasila dan UUD 1945," kata Prabowo.

Prabowo menilai, bangsa Indonesia saat ini tidak setia terhadap apa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut dia, Pancasila hanya sekadar jadi jargon saja, tapi tidak diamalkan untuk membangun negeri ini.