PKS Nilai Amandemen UUD 1945 Soal Usulan Presiden Dipilih MPR Bukan Prioritas

Kamis, 28 November 2019 15:06 Reporter : Ahda Bayhaqi
PKS Nilai Amandemen UUD 1945 Soal Usulan Presiden Dipilih MPR Bukan Prioritas Hidayat Nur Wahid. ©2018 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut amandemen undang-undang dasar 1945 bukan agenda prioritas saat ini. Hal tersebut menanggapi usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tentang presiden dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi.

Hidayat mengatakan, PKS masih berpegang pada sistem pemilihan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dia menyebut sikap tersebut diambil jauh hari dari PBNU memberikan pandangan.

"Jadi sikap PKS jelas, menurut pernyataan Presiden PKS, sekarang ini prioritasnya bukan amandemen, pasal manapun. Kalau demikian, ketentuan undang-undang dasarnya adalah presiden dipilih oleh rakyat," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Saat ini, MPR memang tengah menerima masukan masyarakat terkait wacana amandemen terbatas UUD 45. Salah satu masukan oleh organisasi Islam besar PBNU.

Sementara, Hidayat menuturkan bahwa fraksi di MPR sama sekali belum ada yang mengusulkan apapun terkait amandemen. Termasuk usulan mengubah pasal terkait pemilihan presiden.

"Tapi sampai hari ini, belum satupun anggota MPR yang mengusulkan secara resmi yang mau diubah. Jangan kemudian seolah-olah sudah akan selesai kesimpulan mengamandemen pasal tertentu," tegas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu.

1 dari 1 halaman

PBNU Usul Presiden Dipilih MPR

Sebelumnya, Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). [ray]

Baca juga:
Demokrat Tolak Usulan Presiden Dipilih Kembali oleh MPR
PKB: Usulan PBNU Soal Presiden Dipilih MPR Kajian Para Ulama
PPP Minta Fraksi di DPR Tak Buru-buru Bersikap Soal Usulan Presiden Dipilih MPR
DPR Kaji Usulan PBNU Soal Presiden Kembali Dipilih MPR
Aburizal Bakrie: Golkar Harus Usung Kader Jadi Capres di 2024

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini