Merdeka.com - Pemerintah segera merancang aturan turunan UU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo menargetkan peraturan turunan itu selesai dalam waktu tiga bulan.

Menanggapi hal itu, politikus PKS, Mardani Ali Sera meminta, pemerintah menjamin agar Peraturan Pemerintah (PP) yang dirancang mendengar masukan berbagai pihak. Dia mengatakan, pemerintah harus melaporkan perkembangan ke DPR.

"Kita akan terus meminta pemerintah melaporkan perkembangannya sesuai dengan komisi terkait di DPR," katanya kepada wartawan, Kamis (15/10).

Dia tidak masalah jika peraturan turunan itu segera dirancang pemerintah. Namun, Mardani menerangkan, pihak yang kontra juga masih berupaya untuk mengajukan gugatan terhadap UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

"Monggo saja berbarengan dengan ajukan Judicial Review para pihak yang akan memberi masukan menjaga agar turunan peraturan UU Cipta Kerja dapat terkawal dengan baik," ucapnya.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah langsung membahas peraturan turunan setelah naskah UU Cipta Kerja diberikan DPR. Diketahui sebelumnya DPR yang diwakili Sekjen DPR Indra Iskandar sudah memberi UU tersebut pada Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Saya kira langsung membahas peraturan turunannya. Karena ini kan sudah disahkan DPR dan akan berlaku jadi UU. Artinya sekarang pemerintah akan bekerja untuk menyusun peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detail apa-apa yang diatur di UU," kata Donny dalam pesan singkat, Rabu (14/10).

Dia mengatakan, pembahasan akan dilakukan segera mungkin. Sebab, Presiden Joko Widodo, kata Donny, meminta agar turunan tersebut rampung pada tiga bulan ke depan.

"Sesegera mungkin karena presiden kan bilang maksimal tiga bulan, jadi saya kira tim penyusun sudah mulai bekerja," ungkap Donny.