PKS Kritisi Soal Influencer: Apakah Permadi Arya Dibayar dengan Anggaran APBN?
Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf menyinggung kasus dugaan ujaran kebencian agama dan rasisme yang dilakukan oleh Permadi Arya atau Abu Janda. Dia mempertanyakan apakah Abu Janda dibayar pemerintah pakai anggaran negara untuk menjadi buzzer.
"Di tengah catatan sikap kritis terhadap dana influencer Permadi Arya dengan nama fiksi Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018 menjadi tim sukses Pak Jokowi yang bergabung menjadi influencer," katanya saat interupsi di rapat paripurna DPR, Rabu (10/2).
"Abu Janda mengaku dibayar dengan nominal sebesar tanpa menyebut jumlahnya pertanyaan kami untuk klarifikasi kepada publik, apakah Permadi Arya dibayar dengan anggaran APBN," tambahnya.
Muzammil kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Dia mengacu pada data Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20 Agustus 2020 yang menyebut pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader.
"Disebutkan tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari daripada 90 miliar tersebut. Komentar serupa dari anggota komisi XI DPR bahwa wacana pemerintah untuk membayar influencer sebesar 72 M harus dihitung matang karena saat ini APBN tengah sulit," tuturnya.
Dia kemudian mempertanyakan apakah pemerintah mengandalkan influencer di dalam negeri demokrasi ini. Sebab, sikap influencer seperti Abu Janda tidak baik.
"Kedua apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa komennya menjurus pada tujuan rasialis dan penistaan agama, tuduhan rasialis terhadap Natalius Pigai," terangnya.
"Terkait isu agama khususnya isu Islam saya kutipkan ucapan yang bersangkutan 'Islam itu agama arogan' komentar pada proses sebelumnya terorisme punya agama, agama nya Islam', untuk selengkapnya lihat massage yang bersangkutan," tambah Muzammil.
Dia bilang, Permadi Arya sudah beberapa kali sudah mendapat tuntutan hukum. Tapi, proses hukumnya tidak berjalan dan kasus ujaran kebencian nya saat ini sedang berlangsung.
"Mari kita simak ujungnya, sehingga menimbulkan kesan publik kepada pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang bekerja Pak Jokowi seakaan mendapat kekebalan hukum," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gara-Gara Ini, Ahmad Sahroni Kritik Keras Heru Budi sampai Singgung Nama Jokowi
Sejumlah netizen mengaku KJMU milik mereka dicabut secara tiba-tiba
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaRespons Istana Soal Pemakzulan Jokowi: Sampaikan Mimpi Politik Sah-sah Saja
"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya 'mimpi-mimpi politik' adalah sah-sah saja," kata Ari
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi Bantah Ada Transaksi Politik di Balik Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo
"Kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu, ini kan setelah pemilu jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaSidang di MK, Sederet Tudingan Kubu Anies-Cak Imin kepada Jokowi di Pilpres untuk Langgengkan Kekuasaan
Selain itu, terjadi manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan untuk mengubah pilihan.
Baca SelengkapnyaPimpin Rapat Perdana di Kementerian ATR/BPN, AHY Minta Anak Buah Buat Target 100 Hari Kerja
AHY pun mengingatkan amanah yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
Baca Selengkapnya