PKS Kembali Kritik Pemerintah Bikin Bingung Soal New Normal di Tengah Pandemi Corona
Merdeka.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan pemerintah kembali membuat bingung masyarakat maupun pemerintah daerah. Pernyataan yang dimaksud adalah wacana untuk hidup normal dengan gaya baru atau disebut 'new normal', di saat upaya semua pihak melawan pandemi Covid-19.
Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang berdamai dengan virus corona. Jokowi menyebut masyarakat dapat kembali beraktivitas normal menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Melontarkan wacana New Normal di tengah masyarakat dan Pemda sedang berjuang melawan Covid-19 membingungkan," ujar Mardani kepada wartawan, Minggu (17/5).
Tidak Jelas Penanganan Corona
Anggota Komisi II DPR ini menilai, pernyataan tersebut membuat bingung. Sama halnya dengan larangan mudik yang tidak jelas.
"Sama bingungnya dengan ketidakjelasan larangan mudik dengan izin bepergian dengan pesawat terbang. Hentikan usaha merepotkan dan memberatkan Pemda dan masyarakat," kata Mardani.
Menurut Mardani, berubah-ubahnya kebijakan terjadi karena pemerintah tidak memiliki langkah jelas dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Cermin ketidakjelasan langkah penanganan corona," ucapnya.
Imbauan Jokowi
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat ini belum berencana melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Tetapi pemerintah saat ini terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5).
Mantan Wali Kota Solo juga menjelaskan nantinya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Tetapi harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.
"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," ucap Jokowi.
Jokowi menjelaskan hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Sebab itu kata Jokowi, jadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus Covid-19 Meningkat di 21 Provinsi
Tren kenaikan kasus mingguan Covid-19 nasional per 9 Desember 2023 dilaporkan menyentuh angka 554 kasus positif.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPasca Pandemi Covid-19, Penempatan Pekerja Migran Terus Meningkat
Pemerintah akui penempatan pekerja migran masih memiliki berbagai tantangan.
Baca Selengkapnya