PKS juga disebut bersihkan loyalis Anis Matta di DPR, ini susunannya
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memecat Fahri Hamzah dan Gamari Sutrisno dari seluruh jenjang partai. Fahri dan Gamari dianggap telah melakukan pelanggaran berat aturan partai sehingga harus diberhentikan dari PKS maupun DPR.
Di tengah isu bersih-bersih loyalis Anis Matta dan Hilmi Aminuddin di kepengurusan, kali ini PKS kembali diisukan bakal merombak alat kelengkapan dewan di DPR. Sejumlah kader PKS yang dianggap loyal dan satu kubu dengan Anis Matta akan digusur.
Dari catatan yang diperoleh merdeka.com dari internal PKS, Jumat (8/4), beberapa posisi di komisi dan alat kelengkapan dewan diganti. Salah satunya, kursi ketua Komisi I DPR yang dijabat oleh Mahfudz Siddiq. Mahfudz diketahui berada dalam kubu Anis Matta, Fahri Hamzah bahkan teman dekat Gamari.
Posisi ketua komisi I DPR akan digantikan oleh Tifatul Sembiring. Tifatul memang merupakan faksi kubu Salim Segaf Aljufrie. Keduanya sama-sama menjadi menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
catatan PKS bersihkan loyalis Anis Matta di DPR ©2016 Merdeka.com/istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR akan diduduki oleh Sa'adudin menggantikan Mustafa Kamal yang dipilih saat era kepemimpinan Anis Matta. Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana juga diganti oleh Sigit Sosiantomo. Yudi belakangan terseret kasus suap proyek jalan di Kemenpu Pera.
Selanjutnya, menurut catatan kecil ini, wakil ketua Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amaliah diganti oleh Nurhasan Zaidi. Ledia ditunjuk menjadi wakil ketua DPR menggantikan Fahri Hamzah yang dipecat. Sementara wakil ketua Komisi X tetap dihuni oleh Abdul Kharis Almasyhari.
Begitu juga posisi Wakil Ketua BKSAP Rofi' Munawar rencananya akan digantikan oleh loyalis Sohibul Iman yakni Al Muzzammil Yusuf. Posisi Ketua Fraksi PKS, masih dijabat oleh Jazuli Juwaini yang dalam pertimbangan.
Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PKS Surahman Hidayat membantah ada upaya bersih-bersih loyalis Anis Matta. Menurut dia, pemecatan Fahri Hamzah dilakukan karena yang bersangkutan melanggar aturan partai.
"Nggak, di DPP itu ada kesatuan organisasi, kesatuan pimpinan, kesatuan kebijakan. Karena semua diputuskan dari hasil musyawarah. Nggak ada (kubu-kubuan)," kata Ketua Majelis Syariah PKS Surahman Hidayat di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
Surahman pun menyebut Anis juga menerima keputusan pemecatan Fahri dari segala keanggotaan partai. Di internal partai sendiri, anggota Komisi X tersebut juga mengatakan tak ada reaksi penolakan.
"Beliau sebagai ustaz, sebagai pemimpin, orang pandai, bijak, tentu saja, taat azas dan etika. Bukan hanya menerima, tapi menerima dengan baik. Di internal ya seperti biasanya PKS adem saja, senyap," jelas Surahman.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaPKS: Kalau Anies Maju Pilkada DKI, Peluang Menangnya Besar
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, Anies Baswedan berpeluang besar untuk menang jika maju pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cara Anies Kembalikan Independensi KPK Jika Menang Pilpres 2024
"Saya dan Gus Imin berkomitmen untuk mengembalikan kewibawaan hukum KPK, independensi KPK," kata Anies.
Baca SelengkapnyaPKS Ungkap Alasan Anies Tak Terlalu Menyerang di Debat Pamungkas Capres
PKS memuji penampilan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dalam debat terakhir Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPKS Buka Peluang Kembali Dukung Anies di Pilgub DKI Jakarta 2024
DPW PKS DKI Jakarta juga melakukan penjajakan dengan sejumlah figur lain, baik kader maupun non kader PKS.
Baca SelengkapnyaKetua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaDebat Kelima Pilpres, PKS: Anies Sukses Tunjukkan Fokusnya untuk Kesejahteraan Guru
"Beliau juga sangat peduli dengan kesejahteraan pendidik agar mereka bisa konsentrasi mendidik," kata Presiden PKS
Baca Selengkapnya