PKS janji perjuangkan tiga RUU demi kesejahteraan rakyat di DPR
Merdeka.com - Ketua fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan partainya akan memperjuangkan RUU tentang Ketahanan Keluarga di DPR. Hal itu guna melindungi keluarga Indonesia secara menyeluruh.
"Sekarang ini kan orang hanya fokus perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Ini kita pengen yang komprehensif (ketahanan keluarga)," kata Jazuli di hotel Bidakara Jakarta, Sabtu (31/1).
Selain itu, dia menyatakan PKS juga akan mengusulkan RUU tentang Kewirausahaan Nasional. Rancangan Undang Undang ini penting untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat.
"Kewirausahaan ini penting untuk masyarakat ekonomi lemah. Pembangunan orang miskin ini akan terarah jangan sampai jadi komoditas politik terus," terang dia.
Tak hanya dua RUU itu yang akan diperjuangkan. PKS pun akan mengajukan lagi satu lagi, RUU tentang Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.
"(Satu lagi) RUU tentang Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok. Pemerintah tidak boleh melepas bebas karena akan bahaya di saat ekonomi masyarakat rendah dan kolaps," pungkas dia.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaPPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan 80 TPS Khusus di DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, Berikut Rincian Lokasinya
Di Lokasi TPS Khusus tersebut tidak ada pengamanan khusus yang diberikan KPU
Baca SelengkapnyaQ & A: Poin Penting Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
UU DKJ disahkan DPR dalam rapat paripurna ke-14 masa persidangan IV, Kamis (28/3).
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya