Merdeka.com - DPW PKS Jawa Barat menilai wacana penundaan pemilu hingga opsi sistem proporsional tertutup atau terbuka tidak produktif dibahas jelang pelaksanaan pemilu serentak tahun depan. Polemik itu dipastikan berpengaruh pada persiapan partai merealisasikan target yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari.

Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu menilai, dua pilihan sistem pemilu, baik yang terbuka dan tertutup ada plus dan minusnya. Hanya, ia menyarankan pemilu tahun depan tetap menggunakan sistem terbuka.

"Jangan jadi tidak pasti. Yang jelas para BCAD (bakal calon anggota dewan) yang baru, lebih bersemangat kalau proporsional terbuka, karena punya peluang, adanya wacana tertutup terbuka ditambah pemilu ditunda, itu sedikit banyak berpengaruh pada kinerja BCAD," kata dia, Jumat (10/3).

Menurut Haru, perubahan aturan mengenai pemilu bisa dilakukan dengan perencanaan matang, atau di waktu yang tepat, seperti pembahasan UU Pemilu. Saat ini, semua terkesan mendadak.

Belum selesai dengan wacana tertutup, datang lagi soal penundaan pemilu. Ia tidak ingin semuanya jadi semrawut. Energi masyarakat, termasuk partai politik, pun makin terkuras. Padahal, penyelesaian permasalahan fundamental yang ada Indonesia tidak sedikit.

"Iya, belum lagi usul ada pemilu ditunda. Riweuh. Kami inginnya jangan menghabiskan energi untuk yang begini-begini. Membahas membangun bangsa menurut saya lebih menantang, dibanding membangun wacana yang begini (sistem pemilu tertutup dan penundaan pemilu)," tegas dia.

"Apalagi kalau yang bicaranya KPU, tentang proporsional terbuka tertutup, menurut saya nggak pantas. KPU pelaksana saja, melaksanakan UU, titik, nggak usah buka wacana. Regulasinya kerjakan, siapin dengan baik," ia melanjutkan.

Khawatir Dimanfaatkan Oknum

Haru menyebut kondisi perekonomian di Indonesia yang sedang tidak menentu sehingga peluang pragmatisme sangat terbuka lebar dan bisa dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi itu dikhawatirkan bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pemilu yang saat ini serba tidak pasti.

"Kan sekarang lagi susah, resesi ekonomi, harga-harga (naik) lapangan pekerjaan (susah), ini kan sebetulnya tantangan, karena kemungkinan akan semakin terbuka peluang pragmatisme. Ini harus diatasi bersama, jangan sampai pemilu kita rusak karena oknum memanfaatkan situasi, baik dengan konstituen maupun penyelenggara pemilu,” ucap dia.

Adanya wacana tersebut membuat persiapan bakal calon legislatif (bacaleg) terganggu. Tak sedikit dari mereka memilih untuk menunggu kepastian aturan yang nantinya ditetapkan. Di sisi lain, para pengurus partai di daerah tetap melakukan kinerja yang sudah ditetapkan pengurus pusat.

"Betul berpengaruh kepada persiapan, terutama caleg yang baru. Kalau ada wacana tertutup, ya sudah nanti saja, yang sekarang yang sudah dekat pemilu harus jadi tahun 2024 dengan proporsional terbuka," kata Haru.

"Kita prinsipnya ingin terbuka, tapi apa pun putusannya kita insyaallah siap," pungkasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com