Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS heran PDIP ngotot revisi UU KPK yang sudah ditolak Jokowi

PKS heran PDIP ngotot revisi UU KPK yang sudah ditolak Jokowi Hidayat Nur Wahid. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu fraksi yang menolak revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain menolak, PKS juga heran dengan sikap Fraksi PDIP yang menjadi 'motor' revisi UU KPK.

Padahal, diketahui, Presiden Joko Widodo telah menolak revisi UU KPK. "Ini kan usulan PDIP kan dulu Menkum HAM ajukan revisi UU KPK lalu Presiden menolak lalu sekarang PDIP usulkan. Apakah PDIP udah bicara dengan Pak Jokowi? Mensesneg kan udah sampaikan pemerintah dalam posisi (menolak) dulu," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10).

Oleh sebab itu, dia menaruh curiga dengan sikap PDIP yang ngotot tetap menginginkan UU KPK direvisi. Padahal, Mensesneg Pratikno sudah kembali menegaskan bahwa pemerintah menolak dengan tegas revisi UU KPK.

"Lalu kenapa PDIP memaksakan inisiasi mengubah UU KPK. Publik bertanya, Menkum HAM dari PDIP dan Fraksi PDIP mengajukan revisi yang udah ditolak presiden. Ada apa di balik ini?" katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa PDIP akan mengerahkan kekuatan penuh agar UU KPK direvisi.

"Saya pastikan bahwa kami Fraksi PDIP akan full team mendukung revisi UU KPK jadi bukan yang hanya menandatangani inisiasi revisi UU KPK," tegasnya.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Reaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu

Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya