PKS heran PDIP ngotot revisi UU KPK yang sudah ditolak Jokowi
Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu fraksi yang menolak revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain menolak, PKS juga heran dengan sikap Fraksi PDIP yang menjadi 'motor' revisi UU KPK.
Padahal, diketahui, Presiden Joko Widodo telah menolak revisi UU KPK. "Ini kan usulan PDIP kan dulu Menkum HAM ajukan revisi UU KPK lalu Presiden menolak lalu sekarang PDIP usulkan. Apakah PDIP udah bicara dengan Pak Jokowi? Mensesneg kan udah sampaikan pemerintah dalam posisi (menolak) dulu," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10).
Oleh sebab itu, dia menaruh curiga dengan sikap PDIP yang ngotot tetap menginginkan UU KPK direvisi. Padahal, Mensesneg Pratikno sudah kembali menegaskan bahwa pemerintah menolak dengan tegas revisi UU KPK.
"Lalu kenapa PDIP memaksakan inisiasi mengubah UU KPK. Publik bertanya, Menkum HAM dari PDIP dan Fraksi PDIP mengajukan revisi yang udah ditolak presiden. Ada apa di balik ini?" katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa PDIP akan mengerahkan kekuatan penuh agar UU KPK direvisi.
"Saya pastikan bahwa kami Fraksi PDIP akan full team mendukung revisi UU KPK jadi bukan yang hanya menandatangani inisiasi revisi UU KPK," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya