PKS heran PDIP ngotot revisi UU KPK yang sudah ditolak Jokowi

Kamis, 8 Oktober 2015 14:05 Reporter : Rizky Andwika
PKS heran PDIP ngotot revisi UU KPK yang sudah ditolak Jokowi Hidayat Nur Wahid. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu fraksi yang menolak revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain menolak, PKS juga heran dengan sikap Fraksi PDIP yang menjadi 'motor' revisi UU KPK.

Padahal, diketahui, Presiden Joko Widodo telah menolak revisi UU KPK. "Ini kan usulan PDIP kan dulu Menkum HAM ajukan revisi UU KPK lalu Presiden menolak lalu sekarang PDIP usulkan. Apakah PDIP udah bicara dengan Pak Jokowi? Mensesneg kan udah sampaikan pemerintah dalam posisi (menolak) dulu," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10).

Oleh sebab itu, dia menaruh curiga dengan sikap PDIP yang ngotot tetap menginginkan UU KPK direvisi. Padahal, Mensesneg Pratikno sudah kembali menegaskan bahwa pemerintah menolak dengan tegas revisi UU KPK.

"Lalu kenapa PDIP memaksakan inisiasi mengubah UU KPK. Publik bertanya, Menkum HAM dari PDIP dan Fraksi PDIP mengajukan revisi yang udah ditolak presiden. Ada apa di balik ini?" katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengungkapkan bahwa PDIP akan mengerahkan kekuatan penuh agar UU KPK direvisi.

"Saya pastikan bahwa kami Fraksi PDIP akan full team mendukung revisi UU KPK jadi bukan yang hanya menandatangani inisiasi revisi UU KPK," tegasnya. [eko]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini