Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Harap Tak Ada Tangan Kekuasaan Terlibat di Konflik Demokrat

PKS Harap Tak Ada Tangan Kekuasaan Terlibat di Konflik Demokrat AHY tanggapi KLB Demokrat. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari berharap, tidak ada tangan kekuasaan yang terlibat dalam dualisme yang terjadi di internal Partai Demokrat. Meskipun diketahui, Demokrat kubu KLB Deli Serdang mendaulat Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjadi ketua umum.

"Jadi harapan kita sebenarnya jangan sampai proses demokrasi yang ada, yaitu diintervensi dengan kekuasaan. Mudah-mudahan itu enggak terjadi," kata Fathul Bari ketika dikontak Liputan6.com, Senin (8/3).

Menurutnya, perebutan kekuasaan di tubuh Demokrat merupakan hal yang lumrah. Dan sah saja jika itu terjadi.

"Karena proses yang adakan balik lagi proses demokratis, ada aturan, juga ada mekanisme masing-masing. Ya mungkin di sisi itu ya justru sisi demokratisnya pun terbuka. Tapi mungkin citra di publik tadi yang akhirnya mengatakan bahwa ini bagiam dari upaya pemerintah untuk masuk dalam kemelut internal Demokrat," terang dia.

moeldoko tiba di lokasi klb deli serdang©2021 Merdeka.com

Dia menyarankan, pemerintah mestinya melihat apakah Kongres Luar Bisa (KLB) partai yang identik dengan warna biru itu di Deli Serdang, Sumatera Utara (5/3) sejalan dengan aturan internal partai. Pasalnya demokratis atau tidaknya langkah yang diambil bawahan presiden itu untuk menjabat Ketua Umum Partai Demokrat bergantung pada aturan partai itu sendiri.

"Ya tinggal dilihat apakah memang di dalam aturan internal partai itu seperti apa, dan itu tentu ranah mereka ya. Kita sesama partai politik, dan semua kan mekanisme masing-masing gitu," ucap Fathul Bari.

Terakhir, Fathul Bari berharap agar kemelut yang mendera Partai Demokrat agar segera selesai supaya partai itu dapat kembali melayani dan mengabdi kepada masyarakat.

"Sehingga dalam kemelut yang ada mudah-mudahan tidak mengurangi peran Partai Demokrat untuk terus berkontribusi melayani masyarakat di berbagai lini, baik di DPRD maupun pimpinan-pimpinan daerah yang merupakan kader Partai Demokrat," pesannya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu

Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI

PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan

Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan

Firli Bahuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar etik karena bertemu dengan Eks Mentan SYL.

Baca Selengkapnya