PKS Harap Tak Ada Tangan Kekuasaan Terlibat di Konflik Demokrat
Merdeka.com - Wasekjen DPP PKS, Ahmad Fathul Bari berharap, tidak ada tangan kekuasaan yang terlibat dalam dualisme yang terjadi di internal Partai Demokrat. Meskipun diketahui, Demokrat kubu KLB Deli Serdang mendaulat Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menjadi ketua umum.
"Jadi harapan kita sebenarnya jangan sampai proses demokrasi yang ada, yaitu diintervensi dengan kekuasaan. Mudah-mudahan itu enggak terjadi," kata Fathul Bari ketika dikontak Liputan6.com, Senin (8/3).
Menurutnya, perebutan kekuasaan di tubuh Demokrat merupakan hal yang lumrah. Dan sah saja jika itu terjadi.
"Karena proses yang adakan balik lagi proses demokratis, ada aturan, juga ada mekanisme masing-masing. Ya mungkin di sisi itu ya justru sisi demokratisnya pun terbuka. Tapi mungkin citra di publik tadi yang akhirnya mengatakan bahwa ini bagiam dari upaya pemerintah untuk masuk dalam kemelut internal Demokrat," terang dia.
©2021 Merdeka.comDia menyarankan, pemerintah mestinya melihat apakah Kongres Luar Bisa (KLB) partai yang identik dengan warna biru itu di Deli Serdang, Sumatera Utara (5/3) sejalan dengan aturan internal partai. Pasalnya demokratis atau tidaknya langkah yang diambil bawahan presiden itu untuk menjabat Ketua Umum Partai Demokrat bergantung pada aturan partai itu sendiri.
"Ya tinggal dilihat apakah memang di dalam aturan internal partai itu seperti apa, dan itu tentu ranah mereka ya. Kita sesama partai politik, dan semua kan mekanisme masing-masing gitu," ucap Fathul Bari.
Terakhir, Fathul Bari berharap agar kemelut yang mendera Partai Demokrat agar segera selesai supaya partai itu dapat kembali melayani dan mengabdi kepada masyarakat.
"Sehingga dalam kemelut yang ada mudah-mudahan tidak mengurangi peran Partai Demokrat untuk terus berkontribusi melayani masyarakat di berbagai lini, baik di DPRD maupun pimpinan-pimpinan daerah yang merupakan kader Partai Demokrat," pesannya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaPKS Temukan Kasus Dugaan Penggelembungan Suara DPR RI di Dapil Jawa Barat VI
PKS memperingatkan kepada para penyelenggara untuk bersikap amanah dan tidak mencuri suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan
Firli Bahuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar etik karena bertemu dengan Eks Mentan SYL.
Baca Selengkapnya