Merdeka > News

PKS Gugat PT 20 Persen agar Tak Timbulkan Perpecahan Seperti Pilpres 2014 dan 2019

Selasa, 26 Juli 2022 16:59 Reporter : Alma Fikhasari
PKS Gugat PT 20 Persen agar Tak Timbulkan Perpecahan Seperti Pilpres 2014 dan 2019 Presiden PKS Ahmad Syaikhu. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa gugatan yang dilayangkan partainya terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional bukan untuk kepentingan 2024. Ia menyebut, langkah PKS ini untuk menghentikan keterpecahbelahan bangsa, seperti pada Pemilu 2014 dan 2019.

"Ini bukan soal kepentingan sesaat untuk 2024, justru ini kepentingan ketika melihat dari latar belakangnya keterpecahbelahan bangsa ini dalam dua pemilihan presiden 2014 dan 2019. Kalau ini tetap dipertahankan seperti ini, maka yang akan terjadi masyarakat kita semakin terbelah," kata Syaikhu, dalam konferensi pers usai sidang, di DPP PKS, Jakarta, Selasa (27/7).

Syaikhu menjelaskan, latar belakang keinginan PKS meminta perubahan PT agar memunculkan tiga hingga empat kandidat capres di 2024 agar polarisasi yang terjadi selama pemilu 2014 dan 2019 dapat terurai.

"Sehingga upaya untuk merekatkan kembali agar supaya mengoreksi terhadap ketentuan PT 20 persen," tegasnya.

Terkait koalisi, Syaikhu mengaku, partainya terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan partai politik lain, meskipun saat ini PKS mengajukan judicial review PT 20 persen. Sebab, ia menekankan antara koalisi dengan gugatan yang diajukan PKS adalah dua hal yang berbeda.

"Adapun kaitan PKS mencalonkan di 2024 kita terus melakukan ikhtiar karena kita yakin hari ini ada 20 persen, itulah kami berkeliling bersilaturahmi dengan parpol lain untuk membangun koalisi yang nanti bisa memajukan kesepakatan kami di parpol koalisi untuk bisa mengajukan pasangan capres. Jadi ini suatu hal yang harus dipisahkan," imbuhnya. [eko]

Baca juga:
Sidang Uji Materi Ambang Batas Presiden, MK Minta PKS Lengkapi Berkas Gugatan
Besok, MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Ambang Batas Presiden yang Diajukan PKS
Gugatan Hapus Ambang Batas Presiden dari Yusril & La Nyalla Kandas di MK
PKS Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK, Minta Diturunkan Jadi 7-9 Persen
Ketentuan Ambang Batas 20 Persen Bikin Pusing Parpol
PKS Daftar Uji Materi Presidential Threshold ke MK Besok

Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif, PKS Gelar Salim Economy Expo
Bangkitkan UMKM dan Ekonomi Kreatif, PKS Gelar Salim Economy Expo
PDIP: NasDem dan PKS Beri Preferensi Dukung Anies Capres, Kami Tak Ingin Ganggu
PDIP: NasDem dan PKS Beri Preferensi Dukung Anies Capres, Kami Tak Ingin Ganggu
PKS Masih Taaruf dengan NasDem dan Demokrat, Belum Mengarah Nama Capres-Cawapres
PKS Masih Taaruf dengan NasDem dan Demokrat, Belum Mengarah Nama Capres-Cawapres
PKS Tak Ingin Buru-Buru Terkait Usulan Duet Anies-AHY
PKS Tak Ingin Buru-Buru Terkait Usulan Duet Anies-AHY
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. PKS
  3. Presidential Threshold
  4. Viral Hari Ini
  5. Ahmad Syaikhu
  6. Pilpres 2024
  7. Pemilu 2024
  8. Capres 2024
  9. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Hati-Hati, PNS Nikah Siri Bisa Turun Jabatan Hingga Dipecat
image

Sejarah Kelam Intelijen, Benarkah CIA Ciptakan Pistol Pemicu Serangan Jantung?
image

Hati-Hati, PNS Bisa Langsung Dipecat karena Hal Ini
image

Polemik Penghapusan Jabatan Gubernur

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi