Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS Duga Revisi UU Pemilu Bakal Dilakukan Jelang 2024

PKS Duga Revisi UU Pemilu Bakal Dilakukan Jelang 2024 Aboe Bakar Alhabsy. ©dpr.go.id

Merdeka.com - RUU Pemilu sudah ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. RUU itu batal dibahas dalam waktu dekat karena pemerintah tidak sepakat.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi menduga revisi terhadap UU Pemilu bakal dilakukan. Ketika tahun-tahun mendekati Pemilu 2024. Atau di masa terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Habib menilai, bakal ada perubahan sikap terhadap revisi UU Pemilu ini.

"Ini kita duga-duga ya ini periode terakhir dari bapak (presiden) kita, kita lihat saja. Sekarang masih hangat coba lihat tahun terakhir kita liat suasana akan berbeda," kata Aboe saat Rakernas PKS di Jakarta, Kamis (18/3).

Ia mengatakan, sikap mengenai ambang batas pencalonan presiden maupun ambang batas parlemen tentunya akan muncul lobi-lobi dari partai-partai.

"Sikap ini kan masih loba lobi, dan loba lobi masih di penghujung kita lihat saja," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Namun, PKS akan bersikap mengenai ambang batas ini mengambil jalan tengah. Supaya bisa merangkul banyak pihak.

"Kita sebagai partai di luar pemerintahan akan mengusulkan ide-ide yang bisa merangkul banyak pihak. Kayak persentase presiden threshold, parlemen threshold, kita ambil jalan tengah," katanya.

Sebelumnya ambang batas pencalonan presiden memang beragam, ada yang tetap 20 persen, ada juga yang minta dikurangi bahkan di-nolkan. Sementara untuk ambang batas parlemen ada yang meminta tetap 4 persen, ada juga yang meminta dinaikan.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Ternyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024

Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Ketua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi

KPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi

Debat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.

Baca Selengkapnya
KPU: Pengawasan Presiden Berkampanye Jadi Kewenangan Bawaslu

KPU: Pengawasan Presiden Berkampanye Jadi Kewenangan Bawaslu

Bahkan jika ada menteri yang cuti untuk berkampanye juga diawasi Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Presiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat

Presiden PKS Beri Catatan terkait Pemilu 2024: Politik Uang, Etika KPU & Bawaslu hingga Netralitas Aparat

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya