Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) definitif pengganti Edhy Prabowo. Edhy ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi ekspor benih lobster.

"Kenapa pak Jokowi tidak segera menunjuk menteri definitif? Rasanya presiden memiliki semuanya untuk segera berkonsolidasi melakukan penunjukan menteri kelautan dan perikanan definitif," kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, dalam keterangannya, Sabtu (5/12).

Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Menteri KKP Ad Interim. Tak berselang lama, posisi itu diisi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Riyono, penunjukan ini kurang tepat. Menteri Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang dipusingkan oleh kelangkaan pupuk untuk petani di musim tanam Oktober hingga Maret.

Jika Menteri Syahrul Yasin Limpo dibebani tugas kelautan dan perikanan maka tugas di kementerian pertanian tidak bisa dijalankan dengan baik.

"Sektor kelautan perikanan saat ini sedang banyak PR yang harus segera ditangani seperti nilai tukar nelayan, kebijakan ekspor lobster yang membuat jejak hitam di KKP, revisi 29 Permen era Susi (Susi Pudjiastuti) yang dikerjakan oleh Edhy Prabowo dan banyak ditunggu oleh dunia usaha perikanan, illegal fishing di kawasan natuna oleh nelayan asing yang tak jera" paparnya.

50 Persen Penduduk Miskin Diklaim Berada di Pedesaaan dan Pesisir

Riyono menilai, poros maritim dunia yang didengungkan oleh Presiden Jokowi sejak periode pertama kini nyaris tidak terdengar. Percepatan penunjukan Menteri KKP seharusnya menjadi jalan untuk kembali membangkitkan ekonomi nasional.

"KKP harus kembali fokus menjadikan kesejahteraan nelayan sebagai ruh utama pembangunan kelautan nasional, 50 persen penduduk miskin kita ada di pedesaan dan pesisir," tutup Riyono.