Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKS: Anggaran Rp356,5 T Tak Bermakna Jika Keselamatan Rakyat Terabaikan

PKS: Anggaran Rp356,5 T Tak Bermakna Jika Keselamatan Rakyat Terabaikan Netty Prasetiyani. ©DPR.GO.ID

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani meminta alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara benar-benar memberi hasil optimal dalam menyelesaikan problem kesehatan.

Dia ingin dana yang digelontorkan pemerintah menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19.

"Demikian pula anggaran kesehatan pada PEN senilai Rp84,02 triliun harus mampu menjadi instrumen yang mengatasi permasalahan Covid-19 dan perbaikan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pastikan terjadi peningkatan sarana dan prasana, ketersediaan obat-obatan berkualitas, serta peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kesehatan yang memadai," katanya, Sabtu (26/9).

Menurut Netty, selama vaksin Covid-19 belum ditemukan, maka APBN TA 2021 masih akan dibayangi oleh risiko besar dari dampak multidimensi krisis kesehatan. Netty bilang, pemerintah harus menyiapkan perencanaan dan aksi strategis guna memitigasi risiko tersebut.

"Fraksi PKS prihatin dengan kondisi penanganan pandemi yang belum mampu melandaikan kurva Covid-19. Bahkan justru makin meningkat dengan angka kasus baru menembus 4000-an setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah harus fokus, serius, dan sepenuh hati melakukan upaya penanganan yang berbasis pada kesehatan," tuturnya.

"Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp356,5 triliun tidak akan bermakna jika kesehatan dan keselamatan rakyat terabaikan," ujarnya.

Kesehatan Harus Jadi Prioritas

Menurut Netty, rakyat adalah aktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Sehingga, keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan di masa pandemi.

Selain itu, kata Netty, pemerintah harus sungguh-sungguh bekerja keras mencapai target indikator kesejahteraan tahun 2021 yang meliputi: Tingkat Pengangguran Terbuka 7,7 – 9,1 persen; Tingkat Kemiskinan 9,2 – 9,7 persen; Gini Rasio 0,377 – 0,379; Indeks Pembangunan Manusia 72,78 – 72,95; Nilai Tukar Petani (NTP) 102; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104.

"Penetapan target pasti sudah memperhitungkan semua faktor, bukan asal-asalan. Jadi, tinggal bagaimana upaya pemerintah untuk mencapainya," imbuhnya.

Menurut Netty, Fraksi PKS berpendapat perlunya strategi khusus agar kesejahteraan buruh, petani dan nelayan membaik secara signifikan. Upaya mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan juga harus lebih keras dilakukan.

"Mengingat permasalahan ketersediaan dan kecukupan pangan serta kenaikan harga pangan selalu berimbas pada turunnya daya beli dan kesejahteraan rakyat secara luas," ungkap Netty.

Dalam pandangan Netty, pemerintah perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi pertanian secara memadai, seperti subsidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menolong petani sebagai tenaga kerja sektor informal yang berjumlah sekitar 33,4 juta.

"Hadirkan kebijakan agraria yang lebih berkeadilan untuk kedaulatan pangan. Terlebih di masa pandemi ini, terbukti bahwa sektor pertanian adalah sektor yang pertumbuhannya paling tinggi. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung sektor pertanian secara maksimal,"tandasnya.

Netty juga tidak lupa meminta pemerintah meningkatkan pengawasan internal atas implementasi APBN 2021. Supaya, uang yang dikumpulkan melalui pajak dan penghasilan negara lainnya benar-benar memberikan sebesar-besar manfaat untuk rakyat.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19

Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Ungkap Alasan Buka Loker 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat

Jelang Hari Tenang, PKS Serukan Kepada Pendukung AMIN Jaga Basis Jawa Barat

Jika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Jokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral

Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.

Baca Selengkapnya