PKB: Usulan PBNU Soal Presiden Dipilih MPR Kajian Para Ulama

Kamis, 28 November 2019 13:13 Reporter : Ahda Bayhaqi
PKB: Usulan PBNU Soal Presiden Dipilih MPR Kajian Para Ulama Jazilul Fawaid usai diperiksa KPK. ©2019 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan usul PBNU presiden dan kepala daerah dipilih MPR merupakan rekomendasi para ulama NU. Ulama tersebut menilai sistem pemilihan langsung memilih biaya sosial yang terlalu besar.

"Tentu rekomendasi dari PBNU agar presiden dipilih oleh MPR bahkan kepala daerah dipilih oleh MPR berdasarkan kajian para ulama PBNU yang mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).

Jazilul memiliki pandangan sejalan dengan pendapat ulama NU. Bahwa biaya pemilihan presiden bisa mencapai angka Rp24 Triliun. Sedangkan, menurutnya biaya dipilih MPR tidak setinggi pemilihan langsung.

"Kalau dipilih MPR saya pikir enggak sampai segitu. Bahkan bisa kurang sampai 80 persen untuk memilih seorang kepala daerah ini panitia belum cost yang dikeluarkan oleh seorang calon belum lagi kerugian sosial itu satu daerah kabupaten itu bisa habis 20 miliar menyelenggarakan," jelasnya.

1 dari 2 halaman

MPR Kaji Usulan PBNU

Jazilul mengatakan, MPR mendengarkan masukan PBNU sebagai bahan kajian. Secara spesifik dia mengatakan, PBNU menginginkan memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi.

"Itu yang dipertimbangkan, kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan sekaligus memasukkan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting, tapi akan kembali kepada kehendak masyarakat pada umumnya," ujarnya.

PKB sebagai partai lekat dengan NU, menerima masukan tersebut. Jazilul bilang, jika semua fraksi menerima usulan tersebut, berarti PKB berhasil meyakinkan fraksi.

"Kalau semua fraksi yang ada menerima berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU," kata Waketum PKB itu.

2 dari 2 halaman

Usulan PBNU Soal Pilpres

Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.

Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.

"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). [ray]

Baca juga:
PPP Minta Fraksi di DPR Tak Buru-buru Bersikap Soal Usulan Presiden Dipilih MPR
DPR Kaji Usulan PBNU Soal Presiden Kembali Dipilih MPR
Aburizal Bakrie: Golkar Harus Usung Kader Jadi Capres di 2024
PSI Usul Masa Jabatan Presiden Jadi 7 Tahun tapi Cukup Satu Periode
Diincar NasDem Jadi Capres 2024, Ganjar Pilih Fokus Benahi Jateng

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini