PKB tunggu penjelasan Mendagri sebelum putuskan sikap soal angket Pj Gubernur

Merdeka.com - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurizal mengatakan fraksinya belum memutuskan sikap terkait usulan pengajuan hak angket DPR atas pengangkatan Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Cucun menyebut, PKB masih menunggu penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kita memanggil Mendagri dulu, kita mau memintai penjelasan. Setelah itu baru kita putuskan. Sampai sekarang kita belum memutuskan apakah ikut mendukung atau menolak angket ini," kata Cucun saat dihubungi, Kamis (21/6).

Cucun mengatakan, PKB telah meminta pimpinan Komisi II DPR dari fraksinya untuk mengeluarkan surat panggilan kepada Mendagri. Dalam rapat Komisi II, fraksi PKB baru akan mendalami pengangkatan tersebut.

"Nah ini bagian dari ini. Nanti kita ngobrol dgn fraksi-fraksi yang lain. kalau sampai sekarang ini PKB dalam kapasitas belum mendukung angket dulu ya," ungkapnya.

Pada dasarnya, PKB berpendapat pengangkatan Iriawan tersebut menyalahi aturan. Namun, fraksinya masih ingin melihat perkembangan fraksi lain terkait hak angket ini.

"Kita masih mau liat perkembangan ya. Karena selama ini kan Demokrat sering beda sendiri sering cari-cari pencitraan sendiri," ucapnya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto menganggap pelantikan Sekretaris Utama Lemhannas, Komjen Mochamad Iriawan jadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat melanggar aturan. Karena itu, fraksinya akan mengajukan hak angket DPR.

"Wakil rakyat yang harus menjadi penyeimbang dan pengawas jalannya pemerintahan, kami berpandangan saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat DPR RI dan DPR RI untuk menggunakan Hak Angket untuk mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah agar tidak terkoreksi oleh rakyat dan sejarah," kata Didik.

Didik menilai, setidak-tidaknya ada tiga indikasi pelanggaran Undang-Undang dari pelantikan tersebut. Mulai dari Undang-Undang 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.