PKB sebut pemerintah tak mampu kontrol kebijakan bebas visa
Merdeka.com - Kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah diminta ditinjau ulang. Sebab, kebijakan bebas visa rawan disalahgunakan oleh warga asing untuk bekerja. Anggota Komisi I DPR dari PKB, Syaiful Bahri Anshori mengatakan, pemerintah perlu melakukan evaluasi kesiapan pihak imigrasi sebelum aturan ini diterapkan.
"Saya kira perlu dievaluasi kembali tentang kesiapan-kesiapan kita sendiri, lingkungan Imigrasi, laut, udara, itu harus betul-betul siap ketika bebas visa ini diterapkan. Karena orang datang ke Indonesia kan tidak lewat udara saja, bisa laut, darat, ini lah yang perlu kita teliti bersama," kata Syaiful saat dihubungi, Jumat (23/12).
Menurutnya, realisasi aturan bebas visa sudah jauh dari sasaran. Awalnya aturan ini dibuat hanya untuk negara-negara sahabat dalam rangka perizinan dan investasi. Namun, saat ini penerapan bebas visa menjadi tidak terkontrol.
"Bebas visa itu hanya negara-negara tertentu saja, yang punya hubungan baik dengan Indonesia, dengan pengertian investasinya, perizinan, sekarang bebas visa hampir semua negara, sehingga banyak yang tidak terkontrol," jelasnya.
Syaiful menerangkan, sebelum ada aturan bebas visa saja, banyak warga asing yang menyalahgunakan izin visa untuk bekerja. Apalagi, lanjutnya kebijakan ini diterapkan maka akan makin sulit diawasi.
"Wong enggak ada bebas visa saja, kadang-kadang orang menyalahgunakan, misalnya visa visit, kemudian di sini bekerja ilegal, apalagi bebas visa. Kontrolnya akan lebih sulit," pungkas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bebas Visa Bukan Solusi Tingkatkan Kunjungan Turis Asing ke Indonesia, Ini Alasannya
Sudah seharusnya Indonesia adaptif dalam melihat pergeseran perilaku wisatawan global.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024
Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.
Baca SelengkapnyaPengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya