PKB Sebut Koalisi Jokowi Belum Putuskan Wadah Baru Usai TKN Dibubarkan
Merdeka.com - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan belum ada pembicaraan terkait wadah baru koalisi setelah Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dibubarkan pada Jumat (26/7) ini. Seperti yang pernah dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua membentuk Sekretariat Gabungan.
"Belum dibahas apapun, tapi kalau TKN mau bubar ya sudah bubar," ujar Karding kepada wartawan, Jumat (26/7).
Karding mengatakan, menjadi kewenangan partai politik apakah setuju untuk membentuk wadah seperti Sekber ala SBY. Apakah Koalisi Indonesia Kerja butuh wadah demikian untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi.
"Merekalah yang nanti menentukan apakah dibutuhkan semacam Sekber untuk memudahkan koordinasi atau menjadi pusat koordinasi dan konsolidasi koalisi," kata dia.
Wakil Ketua TKN itu menyatakan pembubaran TKN karena tugasnya telah selesai. Koalisi tetap solid dan berjalan seperti sedia kala.
Dalam pertemuan sore nanti, Karding menyebut tidak membahas kemungkinan anggota koalisi bertambah. Karena itu menjadi kewenangan Presiden Joko Widodo yang menentukan.
"Itu wilayah kewenangan Pak Jokowi dan wilayah kewenangan partai-partai yang tergabung dalam KIK. Jadi memang TKN sejak awal membatasi diri untuk berbicara hal-hal yang terkait dengan kewenangan dan wilayah kerja dan wilayah tugas daripada KIK," ucapnya.
Sebelumnya, wacana membuat wadah baru disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Kata dia, setelah TKN bubar bisa saja membentuk wadah lain. "Nah besok itu baru kemudian kita putuskan, mungkin secara formal TKN itu kita bubarkan. Tapi kita bentuk wadah yang lain," kata Arsul.
Diketahui, Koalisi Indonesia Kerja adalah partai yang mengusung Jokowi-Ma'ruf. Mereka adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, Perindo, PSI, PKPI, ditambah belakangan PBB. Sementara, Tim Kampanye Nasional merupakan tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf selama Pilpres 2019.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi bertemu Suya Paloh pada Minggu (18/2) kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaSetelah terpilihnya Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia, lalu mengajak Prabowo ke dalam susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, KPU dan Bawaslu sudah bekerja keras hingga proses Pemilu 2024 selesai tepat waktu.
Baca Selengkapnya