PKB Sebut Jokowi Ingin UU ITE Direvisi Karena Sadar Banyak Penyalahgunaan
Merdeka.com - Politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai, Presiden Joko Widodo menginginkan revisi UU ITE karena kenyataan di lapangan penyalahgunaan pasal untuk saling lapor hingga ditangkap. Sebagai orang yang demokratis, menurut Karding, Jokowi mencari titik permasalahannya yaitu UU ITE ini.
"Saya kira pak Jokowi setelah melihat banyak kenyataan fakta di lapangan bahwa banyak dugaan orang saling lapor, soal ITE. Kemudian kedua ada yang ditangkap pasal-pasal ITE, mungkin beliau menyadari bahwa dengan sikap sebagai demokratis sejati beliau menyadari bahwa ini tidak benar. Pasti ada yang kurang tepat," kata Karding kepada wartawan, Rabu (17/2).
Karding mengatakan, Jokowi menyadari UU ITE memiliki pasal yang multitafsir. Jokowi juga ingin menunjukan bahwa ia berkomitmen memberikan keadilan di masyarakat.
"Makanya beliau bilang kalau perlu kita revisi," ucap Karding.
Sikap ini juga menunjukan bahwa Jokowi tidak menginginkan aparat kepolisian lebih kritis menyikapi laporan UU ITE. Serta, hal ini menjawab bahwa selama ini penangkapan-penangkapan pihak yang kritis terhadap pemerintah atas perintah Jokowi tidak benar.
"Ini berarti bahwa juga menjawab apa yang terjadi selama ini di masyarakat atau sebagian orang itu perintah dari pak Jokowi ternyata kan bukan. Itu mesin birokrasi penegak hukum jalan sendiri tidak semuanya sepengetahuan beliau" kata Karding.
"Karena itu saya kira kita harus mengapresiasi pak Jokowi karena andai beliau ini bukan orang yang perhatian terhadap demokrasi maka UU yang multitafsir itu menguntungkan baginya. Kita bersyukur beliau ingin ada koreksi bahkan menginstruksikan untuk ada perbaikan," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan
Jokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca SelengkapnyaUnair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaTok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaJokowi Cek Pelayanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Minta Alkes Ditambahkan
Jokowi mendapat informasi, pasien harian rata-rata berjumlah 600 pasien. Sehingga menurutnya wajar jika terjadi antrean.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya