Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB Minta Pemerintah Ungkap Dalang Demo Tolak UU Ciptaker

PKB Minta Pemerintah Ungkap Dalang Demo Tolak UU Ciptaker Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid ikut menanggapi permintaan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta pemerintah mengungkap dalang penggerak massa demo penolakan UU Cipta Kerja. SBY juga telah membantah dirinya sebagai dalang dari demo tersebut.

Jazilul mengatakan, baiknya pemerintah mengungkap otak dibalik demo UU Ciptaker. Hal itu guna mencegah fitnah dan tak ada pihak yang merasa tertuduh.

"Bila ada dalang yang diduga, maka diungkap saja dan diproses secara hukum, agar tidak menimbulkan spekulasi bahkan ada pihak yang merasa tertuduh," katanya kepada merdeka.com, Rabu (14/10).

Dia menambahkan, dari awal PKB mengajak semua pihak agar menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang membikin saling curiga dan spekulasi yang menyesatkan. Dia pun tidak yakin SBY menggerakkan massa penolakan UU Cipta Kerja.

"Hemat saya, tidak yakin Pak SBY sebagai mantan Presiden yang berjiwa patriot dan negarawan akan melakukan hal yang merusak negara," jelasnya.

Wakil Ketua MPR itu mengimbau semua pihak tidak saling fitnah terkait demo UU Cipta Kerja. Rakyat perlu ketenangan dan persatuan.

"Mari kita hentikan saling curiga dan saling fitnah, rakyat perlu keteladanan dan ketenangan dalam persatuan," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tunjuk hidung pihak yang dituduh menggerakkan massa demo menolak UU Cipta Kerja. Dia mengatakan, tidak baik tuduhan tersebut dibiarkan liar karena membuat masyarakat saling curiga.

"Kalau ditanya begitu paling baik tanyakan kepada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud orang yang menunggangi orang membiayai gerakan itu. Mungkin kalau tidak ada kejelasan ini tidak baik, rakyat saling curiga, tidak baik ke sana kemari beritanya," katanya dalam dialog yang diunggah akun YouTube SBY, Senin (12/10).

Dia membantah tuduhan sebagai pihak yang mendalangi demo UU Cipta Kerja. SBY tidak yakin jika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan BIN menuduh dirinya.

"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut selama ini baik. Dengan BIN tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara saya kira enggak lah," ujarnya.

SBY menyarankan pemerintah menindak pelaku yang dianggap menggerakkan dan membiayai pendemo supaya tidak dianggap negara membuat hoaks. Sebab, negara perlu mendapat kepercayaan publik.

"Kalau memang menggerakan menunggangi membiayai dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum, hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak negaranya membuat hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya kepada pemerintah kita," terang mantan Ketum Demokrat ini.

"Kita harus put trust kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau rakyat nanti dianggap ini kok main tuduh, pemerintah tidak bagus," sambungnya.

SBY mendorong pemerintah menjawab siapa dalang yang dimaksud kepada publik dengan jujur. Sebagai bagian dari etika pejabat yang memegang amanah rakyat.

"Jadi kalau saya ditanya seperti itu. Paling bisa menjawab mengklarifikasi semua ini ya beliau-beliau. Saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti harus menjawab. Itulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," pungkasnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya
Lantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu

Lantangnya Mantan Danjen Kopassus Demo di KPU, Tuding Jokowi Dalang Kecurangan Pemilu

Dia meminta agar Jokowi dihadirkan ke hadapan masyarakat dan mundur dari jabatannya

Baca Selengkapnya
Kawal Demo Rekapitulasi Depan KPU, Komjen Fadil: Sampai Saat Ini Situasi Kondusif

Kawal Demo Rekapitulasi Depan KPU, Komjen Fadil: Sampai Saat Ini Situasi Kondusif

Aksi unjuk rasa oleh koalisi masyarakat sipil sehubungan dengan KPU yang akan mengumumkan hasil rekapitulasi hari ini, Senin (18/3).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polri Siagakan 4.992 Anggota Amankan Demo di KPU, Bawaslu, DPR dan MK

Polri Siagakan 4.992 Anggota Amankan Demo di KPU, Bawaslu, DPR dan MK

Polri siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Ada Demo di DPR, Polisi Bakal Alihkan Lalu Lintas

Ada Demo di DPR, Polisi Bakal Alihkan Lalu Lintas

Pengalihan arus mungkin diberlakukan apabila massa semakin membludak.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya