Merdeka.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI meminta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar 22-23 Desember 2021 di Lampung, mengeluarkan rekomendasi terkait isu kekerasan seksual. Sebab tren peningkatan kasus kekerasan seksual memicu keprihatinan banyak kalangan. PKB mendorong ada pembahasan khusus terkait kekerasan seksual.

"Kami memohon pada muktamirin untuk membahas secara khusus persoalan kekerasan seksual yang kian meningkat dengan beragam modusnya. Kami berharap ada rekomendasi khusus terkait persoalan ini agar menjadi energi perjuangan kami di forum legislasi," ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, di ruang Fraksi PKB, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12).

Kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini sangat memprihatikan. Kasus kekerasan seksual terjadi di hampir semua sektor masyarakat, di kampus, perusahaan hingga masyarakat umum. Pelaku beragam, dari dosen, bapak rumah tangga, hingga mahasiswa. Cucun mengatakan, situasi ini memerlukan penyelesaian secara sistematis melalui aturan dan regulasi.

Sehingga, menurut dia, rekomendasi Muktamar NU tentang kasus kekerasan seksual diperlukan fraksi PKB sebagai patokan untuk memperjuangkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di DPR RI. PKB sebagai representasi politik nahdliyin, mengharapkan arahan ulama dan pengurus NU dari semua level di seluruh Indonesia.

Dia berharap kajian yang dilakukan dalam forum Muktamar NU memberikan pandangan dari kajian fiqih, sosiologis, hingga unsur budaya masyarakat.

"Kajian ini tentu akan sangat penting menjadi patokan kami dalam memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasa Seksual (TPKS) yang saat ini belum juga selesai dilakukan," kata Cucun.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, pengesahan RUU TPKS mendapat ganjalan pengesahan karena beda pandangan perumusan kekerasan di antara fraksi-fraksi. Perbedaan ini cukup dalam karena dipengaruhi cara pandang keagamaan masing-masing fraksi. Pandangan Muktamar NU diharapkan berdampak untuk mempercepat pengesahan RUU TPKS.

"Jika Muktamar NU sebagai forum tertinggi organisasi keislaman terbesar telah merumuskan cara pandang keagamaan dalam menyikapi RUU TPKS ini maka dampaknya akan sangat besar baik bagi kami fraksi PKB maupun masyarakat umum, sehingga bisa mempercepat pengesahan RUU TPKS," ujar Cucun.

Posisi PKB sejak awal dalam posisi mendukung pengesahan RUU TPKS. Posisi tersebut untuk memastikan jika para korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan dan kasus kekerasan seksual bisa dicegah sedini mungkin.

Selain itu, lanjut Cucun, Undang-undang existing seperti KUHP dan KUHAP harus diakui mempunyai beberapa kelemahan mendasar untuk melindungi korban kekerasan seksual.

"Sesuai amanat dari Ketum DPP PKB Gus Muhaimin Iskandar, kami all out mendukung pengesahan RUU TPKS," pungkas Cucun.