PKB Minta KPU Tunda Bangun Kantor Baru, Demi Tekan Biaya Pemilu 2024

Senin, 16 Mei 2022 15:06 Reporter : Ahda Bayhaqi
PKB Minta KPU Tunda Bangun Kantor Baru, Demi Tekan Biaya Pemilu 2024 Kotak Suara Pilwalkot Tangsel. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Yanuar Prihatin meminta KPU untuk melakukan efisiensi lebih lanjut terhadap anggaran Pemilu 2024 sebelum rapat dengar pendapat antara DPR, pemerintah dan KPU-Bawaslu. Dalam rapat konsinyering telah disepakati anggaran sebesar Rp76 triliun untuk Pemilu 2024.

Yanuar mengatakan, konsinyering masih belum ada keputusan, baru menyamakan kesepahaman. Komisi II DPR mencatat masih ada yang bisa dilakukan efisiensi. Salah satunya, pembangunan kantor baru KPU dan sewa gedung untuk logistik pemilu.

"DPR sendiri masih memberi catatan penting, agar KPU tak berhenti menggali ulang pos pembiayaan mana yang masih mungkin dilakukan efisiensi, seperti pembangunan kantor baru dan sewa gudang untuk logistik pemilu," ujar Yanuar ketika dihubungi, Senin (16/5).

2 dari 2 halaman

Komisi II DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Mendagri dan KPU. Anggaran Rp76 triliun masih dapat berubah. Angka itu masih berupa kesepahaman awal.

"Kalau disepakati tentu belum karena masih nunggu rapat kerja/RDP dengan Mendagri dan KPU. Namun kesepahaman tentang biaya sebesar itu sudah bisa dicapai," kata Yanuar.

Dalam rapat dengar pendapat, Komisi II DPR akan meminta informasi dan penjelasan detail kepada KPU terkait rincian anggaran. Rincian pos anggaran detailnya masih dipegang oleh KPU. Yanuar berharap, ada pos anggaran yang dikurangi agar bisa ditekan.

"Iya nanti kita minta informasi dan penjelasannya kepada KPU saat RDP. Karena KPU yang lebih paham rincian detail setiap pos anggaran. Saya berharap masih bisa ada pos yang dikurangi pembiayaannya," katanya. [rnd]

Baca juga:
DPR, KPU dan Bawaslu Sepakat E-Voting Tak Dipakai di Pemilu 2024
KPU dan DPR Sepakat Masa Kampanye Pemilu 2024 Dikurangi jadi 75 Hari
DPR Jelaskan Efisiensi Masa Kampanye Pemilu Pertimbangkan Pandemi dan Anggaran
Bertemu Kemenkumham, KPU Bahas Hak Suara Warga Binaan Permasyarakatan
Yasonna: Parpol Peserta Pemilu Harus Terdaftar di Kemenkum HAM

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini