PKB Minta Jokowi Keluarkan Perppu Jika RUU Pemilu Tak Bisa Dibahas
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Apabila hingga menjelang 2024, RUU Pemilu tidak bisa dibahas.
"Saya berharap, andaikan sampai menjelang pelaksanaan pemilu di 2024 tidak terbuka untuk merevisi UU Pemilu, untuk terpaksa kalau bisa untuk meyakinkan presiden agar mengeluarkan Perppu," ujar Luqman dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia secara virtual, Senin (8/2).
PKB memiliki sikap supaya peraturan mengenai penghitungan suara perlu diubah. Supaya peristiwa kematian petugas pemilu di 2019 tidak kembali terulang. Kelelahan yang menyebabkan kematian petugas itu dinilai karena harus menyelesaikan penghitungan suara di hari yang sama dengan pemungutan suara.
"Kalau aturan ini tidak diubah, kita bisa membayangkan 2024 nanti korban yang jatuh dari penyelenggara pemilu akan persis kaya kemarin. Bisa bertambah jumlahnya dan itu dosa kita semua kalau tidak mengubahnya," jelas Luqman.
PKB sendiri tidak ada masalah dengan jadwal keserentakan Pilkada dan Pemilu nasional di 2024. PKB tidak masalah Pilkada digelar serentak 2024 sesuai UU Pilkada.
Sementara itu, Luqman mengaku tidak paham jika alasan Covid-19 sebagai dasar penundaan pembahasan RUU Pemilu. Sementara, tahun lalu DPR bisa melakukan pembahasan dan menyelesaikan UU Cipta Kerja.
Menurutnya, RUU Pemilu tidak akan memicu mobilisasi massa ke jalan. RUU Pemilu dinilai hanya akan memicu debat panas di DPR dan media massa.
"Saya bandingkan dengan pembahasan Omnibus (UU Cipta Kerja) yang secara materi RUU itu bisa memancing gelombang partisipasi rakyat yang misalnya sampai ke jalan-jalan itu saja sebetulnya bisa berjalan dengan baik," kata Luqman.
Kendati demikian, Luqman bisa memahami jika pemerintah dan DPR ingin konsentrasi menangani Covid-19. Serta, pembahasan RUU Pemilu saat Covid-19 bisa mengurangi keterlibatan masyarakat sipil.
Luqman pun mengaku mengikut perintah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang memerintahkan agar pembahasan RUU Pemilu dihentikan.
"Jadi kalau pimpinan sudah perintahkan berhenti ya kita berhenti," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi teken aturan kenaikan gaji PNS naik 8 persen per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaGus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca Selengkapnya