Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB: Mestinya Kemensos Bisa Selesaikan Masalah Data Ganda Sejak Tahun Lalu

PKB: Mestinya Kemensos Bisa Selesaikan Masalah Data Ganda Sejak Tahun Lalu KRI Semarang Antar Bantuan untuk Korban Bencana NTT. ©2021 Merdeka.com/iqbal s nugroho

Merdeka.com - Kementerian Sosial telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bansos. Anggota DPR Fraksi PKB, Lukman Hakim mengatakan, mestinya Kementerian Sosial bisa mengoreksi data ganda penerima bansos pada tahun lalu.

"Seharusnya masalah data ganda atau data tidak valid penerima bansos ini dapat dikoreksi Kemensos bersama pemerintah daerah sejak tahun lalu. Bulan Mei 2020, masalah data bansos bermasalah ini pernah mencuat ke publik," katanya lewat pesan, Senin (3/5).

Meski agak terlambat, kata dia, upaya Kemensos memperbaiki data penerima bansos layak diberi apresiasi. Menurutnya, permasalahan data bansos sejauh ini lebih karena situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan tindakan darurat pemerintah.

"Bahwa ada penerima bansos yang tidak tepat, itu resiko kedaruratan. Tapi, jika aparat penegak hukum akan mendalami lebih jauh apakah ada unsur kesengajaan dan kerugian negara dari data bansos bermasalah itu, silakan saja dilakukan," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Lukman menambahkan, masalah data penerima bansos berawal dari tidak adanya waktu bagi Kemensos untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang diusulkan dinas sosial daerah-daerah. Proses validasi data pun akan menyebabkan penyaluran bansos tidak cepat.

"Kenapa tidak dilakukan validasi? Setahun lalu, saat pandemi Covid-19 mulai mengganggu ekonomi rakyat, pemerintah berusaha secepatnya untuk menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Dianggap proses validasi data akan menyebabkan pemberian bansos ke masyarakat tidak bisa cepat dilaksanakan," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mensos Tri Rismaharini menyebut, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bansos.

"New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21.000.156 data yang kita tidurkan," kata Risma pada konpers daring, Rabu (21/4).

Penertiban data ganda ini telah dikoordinasikan dengan KPK hingga kepolisian. Untuk penambahan data baru, pihaknya akan meminta data dari pemerintah daerah.

"Kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Kepolisian, kami menidurkan data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru," ujarnya.

Risma memastikan new DTKS akan terus update data dan memilah apakah masih ada data ganda dan menyeleksi data yang perlu diperbarui apabila penerima bansos meninggal dunia.

"Biasanya Kita mengupdate minggu pertama dan minggu kedua. Karena kami butuh proses administrasi, minggu ketiga, supaya bank bisa menyalurkan di minggu keempat. Jadi kenapa kita butuh tiap bulan updatingnya karena ada yang meninggal dan sebagainya," ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, masyarakat bisa memantau langsung data penerima bansos lewat laman resmi New DTKS http://cekbansos.kemensos.go.id.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Anies: Bansos Diberikan untuk Kepentingan Penerima Bukan Mengantarkan

Anies: Bansos Diberikan untuk Kepentingan Penerima Bukan Mengantarkan

Anies menegaskan bansos disiapkan negara didasarkan ketulusan untuk memberikan keadilan dan kesetaraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya