PKB ingin penambahan kursi pimpinan DPR bukan cuma satu, tapi dua
Merdeka.com - Pembahasan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) tampaknya tak berjalan mulus. Hal ini dikarenakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan siap mendukung jika ada fraksi yang mengusulkan penambahan satu kursi lagi pimpinan DPR.
"PKB setuju kalau ada fraksi mengusulkan bukan hanya satu tapi dua. Kalau teman-teman fraksi lain mendukung ya PKB siap," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).
Lukman mengatakan, PKB akan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi partai lain untuk mengusulkan penambahan satu kursi lagi selain jatah untuk PDIP. Sebab, meski telah mencapai penambahan kursi pimpinan DPR sudah disepakati di tingkat baleg, namun keputusan itu belum final.
"PKB ada komunikasi-komunikasi dengan fraksi-fraksi. Meski di baleg sudah selesai, harmonisasi dengan pimpinan belum, nunggu bamus," terangnya.
Kendati demikian, PKB akan menjaga sikap agar tidak terkesan terlalu berhasrat mengejar kekuasaan. Revisi UU MD3, lanjutnya, harus beriorientasi pada penguatan lembaga DPR/MPR bukan demi perebutan jabatan.
"Kita jaga posisi, kita tidak ingin hiruk pikuk karena perebutan jabatan. PKB ingin bicara penguatan kelembagaan DPR/MPR secara luas. Ada jaminan penambahan itu mengefektifkan tugas. Mempercepat semua beban kerja DPR," tegasnya.
Ditambahkannya, wacana ini bukan dalam arti menutup peluang PDIP untuk menduduki kursi pimpinan DPR. Akan tetapi, menunjukkan komitmen agar lembaga parlemen bisa menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
"Teman-teman fraksi tidak ingin menutup bagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu, tapi bukan hanya mendudukan PDIP tapi komitmen menyeluruh apakah mendidukan satu bisa selesaikan persoalan DPR," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaTKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaPPP soal IPW Laporkan Ganjar ke KPK: Momentumnya Dekat Pemilu, Seolah Politisasi
PPP menyebut, laporan IPW akan menimbulkan anggapan bermuatan politis.
Baca SelengkapnyaPKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaPPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca SelengkapnyaTKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya