Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PKB Heran Usulan Penundaan Pemilu Cak Imin Melebar Jabatan Presiden Tiga Periode

PKB Heran Usulan Penundaan Pemilu Cak Imin Melebar Jabatan Presiden Tiga Periode Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.. ©2021 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku heran penundaan pemilu diusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin malah melebar ke isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Cak Imin selama ini bersuara lantang ingin penundaan pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden.

"Itu kemudian yang bergulir enggak tahu ke mana-mana, nah akhirnya ternyata kemudian muncul wacana yang lain," kata Jazilul dalam diskusi daring, Selasa (12/4).

PKB bukan mengusulkan untuk menambah masa jabatan presiden. Isu masa jabatan presiden tiga periode malah melenceng dari penundaan pemilu.

"Pertamanya tiga periode itu beda lagi. Jadi gini kita partai yang lahir dari reformasi tidak boleh kekuasaan tidak dibatasi," ujar Jazilul.

Penjelasan PKB Usul Penundaan Pemilu

Masalah masa jabatan memang telah diatur dalam UUD 1945. Namun, PKB menyoroti pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian negara. Alasan ekonomi ini dijadikan dasar Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu.

Jazilul mengatakan, dalam konstitusi tidak diatur kejadian luar biasa seperti pandemi. Namun, wakil ketua MPR RI ini juga mengingatkan pemilu juga punya pengalaman dipercepat 1999.

"Ini masalahnya kalau melihat keadaan ekonomi yang hari-hari ini kita lihat kurang baik dampak covid19 itulah jadi titik soalnya nah sekarang kita lihat di 2024 apa yang terjadi di ekonomi kita," ujar Jazilul.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Megawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024

Megawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke-77 akan dirayakan secara sederhana

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
PKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim

PKB Bantah Cak Imin Maju Pilkada Jatim

Cak Imin memiliki tempat yang lebih mulia dibandingkan hanya sekadar menjadi gubernur.

Baca Selengkapnya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ajak Istri Pindah ke IKN Juli 2024: Saya Mau Duluan Sebelum Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Kubu Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Harap Putusan Hakim MK Tak Sebatas Hasil Selisih Suara

Kubu Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sengketa Pilpres, Harap Putusan Hakim MK Tak Sebatas Hasil Selisih Suara

Tim Hukum AMIN menilai Prabowo-Gibran tidak dapat ditetapkan sebagai calon presiden-wakil presiden apabila gugatan sengketa Pilpres 2024 dikabulkan MK.

Baca Selengkapnya
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Saksi Ahli Kubu AMIN Sebut Penetapan Gibran sebagai Cawapres Langgar Hukum dan Konstitusi

Saksi Ahli Kubu AMIN Sebut Penetapan Gibran sebagai Cawapres Langgar Hukum dan Konstitusi

Bambang berujar, tak semestinya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diubah dan diamandemen kan di tengah proses Pemilu sedang berlangsung.

Baca Selengkapnya