PKB: Gibran Berhak Maju Pilgub DKI Jakarta

Kamis, 11 Februari 2021 11:53 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
PKB: Gibran Berhak Maju Pilgub DKI Jakarta Gibran Rakabuming Raka. ©2020 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Merdeka.com - Partai Demokrat menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Demokrat curiga Presiden Joko Widodo ingin mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab, tanpa revisi UU Pemilu, Pilgub DKI akan digelar 2024, bukan 2022 seperti dalam draf RUU Pemilu.

Tahun 2022 dianggap terlalu cepat bagi Gibran untuk maju Pilgub DKI. Sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai, semua figur berhak dicalonkan. Termasuk, Gibran bila ikut kompetisi Pilgub DKI.

"Hak siapa pun untuk dicalonkan maupun mencalonkan diri, konstitusi menjamin itu," katanya lewat pesan singkat, Kamis (11/2).

Yang penting, kata Daniel, Gibran memiliki pengalaman yang baik. Serta bisa berhasil mendapatkan simpati masyarakat karena kinerjanya.

"Yang penting siapa pun dia harus dianggap layak dan memiliki track record berhasil di mata rakyat, sosok yang menumbuhkan simpati dan dukungan bukan antipati," ucapnya.

Anggota DPR ini tidak menegaskan apakah Gibran cocok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, semua tergantung kinerja Gibran jadi Wali Kota Solo sekarang.

"Tergantung (Gibran) kinerja saat ini," tandasnya.

2 dari 3 halaman

Kecurigaan Demokrat

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).

Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.

"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.

Irwan mempertanyakan sikap Jokowi menolak RUU Pemilu. Karena itu dia curiga kebijakan pemerintah menunda Pilkada ke 2024 ada alasan politik praktis Jokowi.

Irwan mengatakan, keputusan Komisi II DPR menghentikan RUU Pemilu akan memunculkan banyak pertanyaan karena inkonsistensi pemerintah dan DPR.

Demokrat sendiri teguh mendukung revisi UU Pemilu dan menolak penundaan Pilkada 2022-2023 ke tahun 2024. "Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," katanya.

Diberitakan, Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR.

"Tadi saya sudah rapat dengan seluruh pimpinan dan kapoksi yang ada di Komisi II dengan melihat perkembangan dari masing- masing parpol terakhir ini kami sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan ini," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/2).

3 dari 3 halaman

Gibran Fokus Solo

Gibran menegaskan akan lebih fokus untuk menjalani tugas ke depan sebagai Wali Kota Solo. Putra sulung presiden Jokowi  itu juga berjanji untuk tidak meninggalkan Kota Bengawan.

"Saya tidak akan kemana-mana, saya akan fokus di Solo dulu. Di Solo saja belum dilantik kok sudah mikir Jakarta," ujar Gibran usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Monumen Pers Nasional, Solo, Selasa (9/2).

Suami Selvi Ananda itu mengaku, sejauh ini masih menunggu kabar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pelantikannya bersama Teguh Prakosa. Menurutnya, mengatakan pelantikan akan dilaksanakan pada bulan Februari ini.

"Saya nunggu kabar dari Mendagri. Info terbaru pelantikan akan dilakukan pada akhir bulan Februari ini," katanya.

Gibran menyampaikan, sembari menunggu jadwal pelantikan, ia mengisi aktivitas dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Seperti yang dilakukan pada hari Senin kemarin. Ia menggelar kegiatan kemanusiaan membagikan sembako bagi warga warga isolasi mandiri dan warga terdampak banjir di Solo. [rnd]

Baca juga:
PPP Minta Demokrat Waras Berpikir Tuding Jokowi Mau Bawa Gibran ke Jakarta
PDIP Nilai Demokrat Berprasangka Buruk Duga Jokowi Ingin Gibran Maju Pilgub DKI
Demokrat Duga Jokowi Sedang Persiapkan Gibran untuk Pilgub DKI 2024
PKS Sebut RUU Pemilu Masih Diharmonisasi di Baleg, Belum Resmi Ditarik
Baleg DPR Sebut Revisi UU Pemilu Masih Ada di Prolegnas Prioritas
Rapat Paripurna, Demokrat Nyatakan Ingin Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini