Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan DPR tidak bakal menjadi lembaga stempel presiden. Menurutnya, keputusan harus diambil dengan pemerintah dan DPR secara bersama.

Kekhawatiran itu muncul karena isu ramai-ramai partai nonkoalisi presiden Joko Widodo mendekat ke Istana. Khususnya Gerindra yang kian akrab dengan Jokowi dan partai koalisi Jokowi.

"Jangan sampai dong, masa DPR di zaman seperti ini jadi stempel, ya ga lah. Kan semua dibahas bersama dengan pemerintah, itu memang aturannya. Tapi DPR bukan lembaga stempel," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Jazilul tidak ambil pusing dengan asumsi check and balance dalam demokrasi hilang jika Gerindra pada akhirnya masuk koalisi. Apalagi Gerindra belum ada kepastian masuk ke dalam koalisi.

"Nah yang paling tidak menyenangkan di demokrasi itu kan tidak ada check and balance. Saya yakin masih ada," kata wakil ketua MPR itu.

Check and balance itu, kata Jazilul, juga bakal dilakukan oleh koalisi. Koalisi akan memberikan kritik yang konstruktif jika tidak benar.

"Bukan mbebek, koalisi tidak sama dengan mbebek. Koalisi itu justru menyamakan posisi bahwa kita bersama-sama menuju yang terbaik.

Formappi menilai bergabungnya Gerindra ke koalisi bisa bikin balik ke zaman orde baru. Menurutnya, DPR bisa jadi stempel demi kepentingan presiden.

"Bagaimana mereka bisa kuat kalau sudah memposisikan diri hampir semuanya menjadi pendukung koalisi pemerintah. Saya sangat khawatir kalau sudah demikian daya kritis mereka akan berkurang, karena semuanya sudah dibicarakan ya, kembali saya khawatir akan kembali ke zaman orde baru. Di mana DPR hanya jadi lembaga stempel yang memberi cap apa yang dimaui oleh Presiden," kata Direktur Eksekutif Formappi, Made Leo Wiratma, kemarin.