Merdeka.com - Dari delapan staf khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lebih dari setengah staf itu adalah kader Nahdlatul Ulama (NU). Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menganggap pemilihan kader NU adalah hal wajar. Sebab, Ma'ruf Amin juga merupakan pejabat di PBNU.

"Ya sah saja saya kira dan Pak Ma'ruf ini kan juga mustasyar PBNU. Sebelumnya Rais Aam PBNU, kalau kemudian beliau mengambil stafsus yang memiliki latar belakang NU ya saya kira wajar-wajar saja," kata Yaqut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Menurut Yaqut, Ma'ruf Amin memilih staf khusus yang diketahui track record dan bisa bekerja sama dengannya, maka NU adalah jawabannya.

"Karena stafsus kan itu nempel ya. Itu dia day to day nempel dan dia tentu Pak Ma'ruf mencari yang paling nyaman buat beliau. Memberi masukan, diskusi dan seterusnya," ujarnya.

Bantah Debirokratis Jokowi

Terkait jumlah stafsus yang dinilai gemuk, Yaqut juga menilai jumlahnya sangat pas dan wajar sesuai kebutuhan. "Saya kira ini penting, ya soal jumlahnya itu dianggap berlebihan ya relatif saja saya kira kebutuhannya," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi II itu membantah adanya staf wapres justru bertentangan dengan debirokratisasi Presiden Jokowi.

"Jangan dilihat dari stafsusnya dulu dong, jumlah menterinya dulu. Tetapi sekali lagi ini kembali lagi kepada kebutuhan, kalau saya memaknai debirokratisasi itu sejauh mana kebutuhan, jadi bukan kuantitas tetapi kualitas. Memaknainya seperti itu," ia menandaskan.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com