Merdeka.com - Wacana pelibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme terus mengemuka dalam pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Terorisme, Hanafi Rais mengatakan, pihaknya meminta pemerintah satu suara soal pelibatan TNI berantas terorisme.

"Yang krusial memang soal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dan kami di pansus menyerahkan, memberi kesempatan kepada pemerintah untuk kembali membuat dialog internal di antara mereka sendiri, termasuk melibatkan Panglima TNI untuk membahas usulan Panglima TNI melalui surat itu," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1).

Hanafimenilai, sikap yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pelibatan TNI belum mewakili sikap resmi pemerintah dalam rapat Pansus RUU Terorisme. Pansus meminta pemerintah tidak mengabaikan surat permohonan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar TNI dilibatkan memberantas terorisme.

Menurut Hanafi, TNI sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk terlibat memerangi terorisme. Hal ini karena anatomi tindak pidana terorisme telah berubah, dimana para teroris tak segan melakukan ancaman terhadap kedaulatan negara.

"Terakhir-terakhir seperti di Filipina Selatan dan di Papua kan juga sebenarnya itu juga sebuah kejahatan terhadap sebuah negara. Menyandera orang, mengepung sebuah desa, bahkan meluluhlantahkan banyak objek vital bahkan alutsista angkatan bersenjata," tegasnya.

Selain itu, Pansus juga mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi unsur utama atau 'leading sector' dalam kerja pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, BNPT diminta membuat tingkat-tingkat ancaman teror serta unit yang akan dkerahkan.

"Ketika tingkat ancaman itu sudah pada level yang sangat tinggi, bahkan darurat maka tentu TNI bisa masuk di sana dan hanya TNI yang bisa bergerak," terang putra Amien Rais ini.

Namun, lanjut Hanafi, wacana pelibatan TNI dan BNPT menjadi unsur utama pemberantasan terorisme harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Sebab, kedua institusi itu merupakan lembaga di bawah kendali Presiden.

"Kemudian kalau sudah dilibatkan atas persetujuan Presiden dan DPR. Karena itu kan undang-undangnya itu keputusan politik negara. Jadi presiden yang akan memutuskan," ucapnya.