Merdeka.com - Rapat Pleno Partai Golkar memutuskan untuk mengganti Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari fraksinya yakni Mahyudin. Jabatan tersebut nantinya akan diduduki oleh Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengaku hingga kini, pihaknya belum menerima surat pemberitahuan pergantian pimpinan itu. Dia juga mengaku tidak mengetahui alasan di balik pergantian pimpinan MPR dari Fraksi Golkar.

"Bila kemudian itu dirujuk, saya belum tahu apa yang dijadikan alasan oleh Golkar untuk buat keputusan, tapi yang jelas kami belum menerima per sekarang ya keputusan apapun dari Partai Golkar terkait masalah ini," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3).

Hidayat menjelaskan, untuk melakukan pergantian pimpinan harus didasari beberapa alasan sesuai dengan Undang-Undang MPR DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Mulai dari alasan mengundurkan diri, meninggal dunia, hingga terjerat masalah hukum di atas lima tahun.

"Pertama pimpinannya mengundurkan diri, meninggal dunia, terjerat masalah hukum di atas lima tahun," ungkapnya.

Meski demikian, dia menyerahkan seluruh keputusan ke internal Partai Golkar. Namun, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tetap berharap segala keputusan harus diambil sesuai aturan dan konstitusi.

"Tentu semuanya akan dikaji ya, karena di Partai Golkar ada aturan internal mereka sendiri juga tentu semuanya karena MPR adalah lembaga konstitusi maka harus menyesuaikan aturan-aturan yang ada di MPR," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPP Bidang Media dan Penggiringan Opini Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily mengatakan, dalam rapat pleno telah ditetapkan Titiek Soeharto menjadi Wakil Ketua MPR menggantikan Mahyudin. Keputusan itu diambil oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan disetujui oleh forum rapat pleno.

"Ya tadi sudah disetujui bahwa sudah disahkan bahwa wakil ketua MPR kepada mbak Titiek," ungkap Ace di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Minggu (18/3).