Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pimpinan Komisi X DPR Kecewa Pasal Pendidikan Masih Masuk dalam RUU Cipta Kerja

Pimpinan Komisi X DPR Kecewa Pasal Pendidikan Masih Masuk dalam RUU Cipta Kerja Dede Yusuf. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Paragraf 12 pasal 65 yang masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha.

Padahal, kata dia, pasal tersebut sudah dihapus oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menyampaikan ke komisi X DPR.

"Ternyata benar masih ada 1 pasal, soal perizinan. Ini kok enggak sama dengan apa yang disampaikan Baleg kepada komisi X bahwa pasal pendidikan dikeluarkan dari Omnibus," kata Dede lewat pesan kepada merdeka.com, Selasa (6/10).

Politikus Partai Demokrat tersebut kecewa dengan keputusan Baleg yang ternyata memasukkan beleid tersebut. Dia bilang, pendidikan seolah-olah dibawa ke ranah komersil.

"Tentu sangat kecewa dengan keputusan sepihak ini. Seolah-olah Pendidikan pun akan dibawa kepada hal yang sifatnya pragmatis dan komersia," ucapnya.

Padahal, kata dia, hal itu bertentangan dengan Pasal 34 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dia menyebut, pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan.

"Jadi kalau pendidikan melalui perizinan komersil maka akan memotong tanggung jawab pemerintah nantinya. Dan Liberalisme pendidikan mungkin terjadi," ujarnya.

Dede mengatakan, poin tersebut perlu mendapat atensi semua pemangku kepentingan pendidikan. Dirinya enggan menduga apakah pasal tersebut selundupan secara senyap.

"Saya belum tau ini (selundupan apa bukan). Tapi tidak sesuai dengan komitmen bersama Komisi X dan Kemdikbud," tandas artis senior tersebut.

Diberitakan, Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) kaget setelah membaca isi UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan pemerintah, Senin (5/10). Dalam beleid baru itu, ternyata memuat sektor pendidikan, khususnya soal perizinan.

Ketua Umum PKBTS, Cahyono Agus mengungkapkan, padahal sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan klaster pendidikan dari RUU tersebut.

"Paragraf 12 pasal 65 masih mengatur mengenai perizinan sektor pendidikan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja. Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan," katanya dalam keterangan tulis yang diterima, Selasa (6/10).

Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 65Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut dia, sesuai dengan pasal 1 huruf d Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, kata Cahyono, mendefinisikan ‘usaha’ sebagai setiap tindakan, perbuata atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

"Atas dasar pertimbangan tersebut, kami menyampaikan masukan dan sekaligus menyampaikan sikap bahwa sebaiknya pendidikan tidak ditempatkan sebagai komoditas yang diperdagangkan karena hal itu jelas-jelas bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk mencerdaskan bangsa, dan pasal 31 UUD 1945 bahwa pendidikan itu hak setiap warga," tegasnya.

Pihaknya pun akan mengajukan gugatan ke MK terkait pasal tersebut dalam UU Ciptaker, jika pemerintah dan DPR ngotot mempertahankan pasal tersebut.

"Sebelumnya, insan Tamansiswa juga terlibat aktif dalam menolak UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) dan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) yang keduanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta revisi pasal 55 ayat (4) yang menghilangkan kata ‘dapat’ dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)," jelas dia.

Sedangkan sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menyambut baik keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengeluarkan klaster Pendidikan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Dengan hal itu, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan akan kembali diatur berdasarkan aturan perundangan yang sudah ada atau existing.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Baleg DPR dan pemerintah yang mendengarkan aspirasi kami untuk mengeluarkan klaster Pendidikan dari pembahasan RUU Ciptaker, karena kami meyakini banyak mudharat daripada manfaatnya ketika penyelenggaraan Pendidikan diatur dalam RUU Ciptaker," ujar Syaiful, Kamis, (24/9).

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Wacana Ekstrakurikuler Pramuka Dihapus

Adapun penambahan isu terkait wacana penghapusan pramuka dari ekstrakurikuler masuk jadi pembahasan rapat dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Puan Lirik Kaesang di Pilgub Jateng, PDIP : Sebentar lagi akan Diputuskan
Puan Lirik Kaesang di Pilgub Jateng, PDIP : Sebentar lagi akan Diputuskan

PDIP saat ini masih melakukan proses penyaringan dan penjaringan, sehingga bakal calon gubernur baru akan ditentukan setelahnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi X DPR Bela Guru TK di Jambi Diminta Kembalikan Uang Rp75 Juta: Dia Berhak Atas Gaji Mengajar
Komisi X DPR Bela Guru TK di Jambi Diminta Kembalikan Uang Rp75 Juta: Dia Berhak Atas Gaji Mengajar

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf membela guru TK di Jambi bernama Asniati yang diwajibkan mengembalikan gajinya sebesar Rp75 juta.

Baca Selengkapnya
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Baca Selengkapnya
Rektor Universitas Pancasila Buka Suara Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Buah
Rektor Universitas Pancasila Buka Suara Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Buah

Kasus dugaan pelecehan seksual ini sebelumnya terbongkar usai korban mengadukan tindakan tak senonoh itu ke seorang pengacara.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik RUU Dewan Pertimbangan Agung: Berbahaya kalau Dipakai untuk Bagi-Bagi Jabatan
PDIP Kritik RUU Dewan Pertimbangan Agung: Berbahaya kalau Dipakai untuk Bagi-Bagi Jabatan

PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan

Baca Selengkapnya
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen

Ihsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.

Baca Selengkapnya