Pimpinan DPR ingatkan pemerintah & aparatur negara netral di Pilkada 2018
Merdeka.com - Pilkada Serentak di 171 tingkat pemilihan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota akan digelar pada Rabu (27/6) mendatang. Pilkada ini menjadi momentum penting bagi setiap warna negara menentukan kepemimpinan di daerahnya. Sehingga, setiap pihak maupun lapisan masyarakat memiliki fungsi masing-masing untuk menyukseskan Pilkada.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah dan aparatur negara dalam menjaga netralitas dan kredibilitas dalam Pilkada Serentak ini. Pemerintah dan aparatur negara pun diminta untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara dalam upaya memenangkan calon pasangan kepala daerah tertentu.
"Pilkada Serentak ini menjadi pilkada serentak ke tiga. Apa yang menjadi kekurangan pada pilkada serentak sebelumnya, bisa menjadi evaluasi dan kita harap tidak terjadi lagi pada pilkada serentak besok. Kita harapkan, pemerintah dan aparatur negara, dalam hal ini PNS, untuk menjaga netralitas dan integritas," kata Taufik kepada wartawan, Senin (25/6).
Waketum PAN ini juga mengingatkan kepada para calon kepala daerah untuk menjaga sportivitas dalam Pilkada Serentak ini. Ia berharap, selama masa tenang ini tidak ada kampanye hitam, kecurangan, bahkan politik uang. Adanya Pilkada Serentak juga diharapkan tidak memecah belah masyarakat karena adanya perbedaan pilihan.
"Kepada masyarakat, kami juga mengingatkan agar saling menghormati jika ada perbedaan pilihan. Jangan sampai ada keributan, bahkan permusuhan antar pendukung calon kepala daerah karena terpicu kampanye hitam. Terakhir, kita harap Pilkada Serentak tahun ini berlangsung luber, jurdil, serta menghasilkan kepala daerah yang terbaik," kata Taufik.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Petakan Ada 15 Provinsi Rawan dalam Pilkada 2024, Ini Daftarnya
Pelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Buka Peluang Dorong Sandiaga Uno Maju Lagi Pilkada DKI 2024
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak menutup kemungkinan akan mendorong Sandiaga Salahuddin Uno maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Ketegasan Pemerintah Pastikan Jadwal PON 2024 karena Bentrok dengan Pilkada Serentak
Dede menilai kepastian regulasi yang mendukung anggaran PON 2024 diperlukan karena menyangkut persiapan dan teknis penyelenggaraan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPDIP Ingatkan Golkar Tak Ganggu Jatah Kursi DPR: Kami Ada Batas Kesabaran
PDIP menjadi partai politik yang berhasil meraih kemenangan pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya