Merdeka.com - Pekan depan, Partai Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tepatnya 27 dan 28 Juli di JCC, Jakarta. Politisi Golkar Zainudin Amali menginginkan, sebelum rapimnas digelar, hal-hal yang sudah diputuskan di Munaslub dibuat lebih terperinci.

Dikatakannya, posisi rapim lebih rendah dari Munas. Maka seharusnya, hal-hal yang dibahas dalam Munas bisa lebih dielaborasi lagi, agar menghasilkan peraturan organisasi yang baik.

"Rapim itu di bawah tingkat Munas. Sehingga, hal-hal yang sudah diputuskan di Munas akan dikukuhkan, bahkan akan dielaborasikan di Rapim yang akan memunculkan peraturan organisasi," kata Amali di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (22/7).

Amali menyebut, salah satu hal penting dalam rancangan Rapim ini adalah akan dikukuhkannya pengusungan Joko Widodo dalam Pemilu 2019.

"Saya dengar dalam rancangan itu akan dikukuhkan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Amali, hal yang paling menonjol nanti adalah sikap Golkar terhadap sistem pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan Pileg dan Pilpres, serta persiapan tentang Pilkada serentak yang akan datang.

Sebab saat ini, Golkar cenderung menginginkan sistem pemilihan legislatif proporsional tertutup, sambil tetap melihat respon publik yang akan berkembang ke depannya.

"Tapi wacana yang berkembang di Bali di Munaslub kemarin keinginannya adalah tertutup. Tetapi ada juga sebagian yang menginginkan terbuka," pungkasnya.