Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan merupakan rezim pemilu. Keputusan ini berdasarkan Pasal 22e UUD 1945. Namun Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra mengatakan pilkada masuk dalam rezim pemilu.

Menurut Saldi, segelintir orang lupa melirik Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ‎dengan rumusan, "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dipilih secara demokratis".

"Pasal itu ditindaklanjuti dengan UU Nomor 32/2004 tentang sisten pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung," kata Saldi dalam Seminar Kodifikasi UU Pemilu bertajuk 'Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah' di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).

Diterangkan dia, Putusan MK Nomor 072-073 PUU-II/2004 menerangkan bahwa penentuan sistem pemilihan kepala daerah merupakan open legal policy pembentuk UU. Putusan lain bernomor 97/PUU-XI/2013 bahwa Pilkada dinyatakan sebagai rezim pemerintah daerah, tidak masuk dalam rezim pemilu dalam pasal 22e UUD 1945.

"MK menggunakan alasan rezim hukum untuk menilai apakah pilkada merupakan pemilu atau tidak, bukan berdasarkan asas-asas pilkada yang mengacu pada pasal 22e ayat (1) UU 1945," ujar Saldi.

Saldi bahkan mempertanyakan argumen MK yang tidak berdasar. Jika Pilkada merupakan rezim hukum pemda, lantas mengapa KPU yang melaksanakan? Sementara KPU merupakan bagian dari rezim pemilu.

Mengenai hal ini, Saldi menilai pemerintah maupun DPR belum serius dalam menyikapi putusan yang dianggap masih simpang siur. ‎Apalagi, kata dia, hingga saat ini UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah belum selesai direvisi.

"Dulu kami berpikir pemilu serentak 2016 itu perlu energik paling tidak 1 tahun sebelum pelaksanaan revisi sudah selesai. Kalau tidak selesai 1 tahun kita terjebak injure time," ungkapnya.

Lihat Pemilu di Liputan6.com

Saldi khawatir, dengan lambannya keputusan terhadap revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 ini, akan terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada gelombang kedua yang akan dihelat pada Februari 2017 nanti .

"Mumpung belum terlambat, kita mendesak Mendagri, Menkum HAM, Presiden segera memberikan perhatian seperti ini. Kalau bukan tahun ini, maka kita tidak memiliki waktu yang cukup memperhitungkan kelemahan yang muncul," tuntasnya.