Merdeka.com - Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menggodok RUU Pilkada. Banyak masukan demi perbaikan pilkada, di antaranya pilkada diusulkan cukup satu putaran saja.

"Saya mengusulkan pilkada dilakukan hanya dengan satu putaran, dan harus ada batasan dana untuk seorang calon," kata anggota DPR dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain dalam diskusi di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (13/3).

Malik mengatakan, inti dari UU Pilkada nantinya bagaiamana pilkada harus berlangsung efisien dengan biaya kecil dan berlangsung secara bersih. Pilkada juga dituntut untuk benar-benar menghasilkan kepala daerah yang diharapkan. "Inilah yang menjadi tujuan revisi UU Pilkada," imbuhnya.

Peneliti senior LIPI Siti Zuhro dalam kesempatan yang sama mengatakan, seyogyanya pilkada bisa dilakukan secara serentak, agar lebih mudah dipantau dan biayanya pun murah. Tapi ralitas di lapangan masih belum memungkinkan.

"Oleh karena itu RUU ini harus diselesaikan secepat mungkin, agar mengurangi sekecil mungkin distorsi-distorsi yang ada," kata Siti Zuhro.

Namun Siti Zuhro potimistis, pilkada serentak bukan hal yang mustahil.

"Kejujuran, efektivitas dan efisiensi itu hanya bisa dilalui dengan adanya pilkada serentak," imbuh Zuhro.

Laporan: Satya Johansyah Syaputra