Merdeka.com - DPR dan Pemerintah sepakat menggelar Pilkada serentak 2020 pada 9 Desember. Penyelenggaraan tersebut diingatkan tak melupakan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah pandemi Covid-19.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Fadli Rumakering meminta, pemerintah dan KPU untuk merumuskan aturan terbaik yang bisa menjamin Pilkada serentak tahun 2020 di masa New Normal bisa berjalan dengan lancar.

"Mari sama sama kita pikirkan masa depan demokrasi di Indonesia dengan tanpa mengabaikan kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Fadli, Selasa (9/6).

HMI, kata Fadli, selama ada penerapan protokol kesehatan ketat yang dapat memproteksi masyarakat dari potensi penyebaran atau tertular virus corona, semua anak bangsa harus turut mensukseskan Pilkada serentak 2020.

Tentu saja dengan harapan kualitas demokrasi dan kualitas keamanan serta kesehatan masyarakat tetap terjamin.

"Pilkada di masa pandemi ini akan semakin memotivasi petahana untuk gencar memberikan bantuan sosial di luar program resmi pemerintah. Dan bagi penantang, mereka memiliki data untuk mengevaluasi petahana yang tidak bekerja maksimal dalam menanggulangi Covid-19," jelas Fadli.

"Saya pikir awalnya pelaksanaan Pilkada bisa ditunda mengingat keselamatan rakyat yang utama. Tapi setelah kami diskusikan kembali dengan kawan-kawan mahasiswa dan masukan dari berbagai pihak, tidak ada yang bisa memastikan jika ditunda tahun depan atau tahun depannya lagi, pandemi Covid-19 sudah berakhir.

"Yang jelas, kami yakin pemerintah akan mengatur agar pelaksanaan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat," pungkasnya.