Walikota Solo ancam pecat PNS jika tak netral
Merdeka.com - Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengancam akan memberikan sanksi hingga pemecatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, jika mereka terbukti tak bersikab netral dalam Pilgub Jateng Mei mendatang. Pernyataan tersebut dikemukakan Rudy kepada wartawan, di Solo, Minggu (24/3).
"Kalau terbukti ada PNS yang menjadi juru kampanye (jurkam) atau terlibat politik praktis dalam Pilgub, mereka akan kami berikan sanksi. Jika perlu sampai pemecatan," ujar Rudy.
Kepada para PNS pria berkumis tebal itu mengingatkan, agar tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilgub Jateng nanti.
"PNS itu harus mematuhi aturan yang telah digariskan. Tidak boleh jadi Jurkam, apalagi memanfaatkan fasilitas kedinasan atau negara untuk kampanye, pokoknya harus tetap netral," tegasnya.
Meskipun dituntut netral, lanjut Rudy, PNS juga memiliki hak politiknya dalam memilih. Untuk yang satu ini, Rudy yang juga Ketua DPC PDIP Solo ini membebaskan PNS menggunakan hak pilihnya, sesuai hati nurani. Rudy menegaskan, jangan sampai persoalan netralitas tersebut berdampak buruk di tubuh birokrasi. PNS menurutnya, harus bekerja sesuai koridor.
Disinggung mengenai jabatannya sebagai pengurus partai, Rudy menegaskan tidak akan memanfaatkannya.
"Saya tak akan mempengaruhi atau memobilisasi birokrasi untuk keuntungan salah satu cagub. Sebagai kepala daerah, saya bisa memilah mana kepentingan masyarakat dan kepentingan politik," ucapnya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap agar Tim Hukum Nasional (THN) AMIN bisa sukses dalam sidang sengketa tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, Satpol PP hanya diberi tugas mengamankan jalannya acara
Baca SelengkapnyaMomen ngabuburit prajurit TNI yang bertugas di Papua saat menunggu waktu berbuka puasa.
Baca Selengkapnya