Merdeka.com - Koalisi Prabowo-Sandiaga menuding terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019. Bahkan, koalisi adil dan makmur ini ogah mengakui rekapitulasi KPU, begitu juga menolak membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disoroti oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Menurut dia, harusnya, Prabowo-Sandi berani membuktikan tuduhan kecurangan tersebut.

"Di dalam hukum pembuktian berlaku satu dalil 'barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib atas dirinya membuktikan hak atau peristiwa yang didalilkannya'," kata Amir kepada merdeka.com, Kamis (16/5).

Amir mengakui Demokrat satu koalisi dengan Prabowo-Sandi. Tapi, dia menggarisbawahi, partainya harus melihat secara jernih persoalan yang terjadi saat ini.

"Oleh karena itu walaupun menjadi mitra koalisi 02, Demokrat harus tetap rasional dan tidak boleh emosional menghadapi suatu masalah, apalagi kalau masalah tersebut mempertaruhkan nasib bangsa dan keutuhan NKRI," tegas mantan Menkum HAM era SBY itu.

Amir menegaskan, bagi Demokrat NKRI lebih utama. Dia pun berharap, Prabowo-Sandi mau menempuh jalur hukum melalui MK jika memang ada terjadi kecurangan di Pilpres 2019.

"Dalil tentang adanya kecurangan yang massif terstruktur dan sistematis sesuai undang-undang tersedia forum untuk mengujinya mulai dari Bawaslu, KPU dan MK," tutup Amir.