Merdeka.com - Provinsi Jawa Barat yang memiliki sekira 35 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi magnet tersendiri bagi partai politik untuk meraup suara dalam perhelatan kontestasi politik. Mereka kompak memasang target tinggi pada Pemilu Serentak 2024 meski diwarnai isu perubahan sistem dan pengunduran jadwal.

Tak hanya memiliki DPT besar, Jawa Barat juga wilayah yang dinamis. Indikator sederhana bisa ditinjau dari komposisi jatah 120 kursi DPRD pada Pileg 2019. Gerindra berhasil menempatkan 25 kader sebagai wakil rakyat.

Di urutan berikutnya, ada PKS dengan 21 kursi, PDIP 20 kursi, Golkar 16 kursi, PKB 12 kursi, Demokrat 11 kursi, PAN 7 kursi, Nasdem 4 kursi, PPP 3 kursi, dan Perindo 1 kursi. Raihan Gerindra itu melonjak tajam jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang hanya 11 kursi.

Momentum Pemilu 2024 tentu akan menjadi tantangan bagi pengurus partai bisa memaksimalkan raihan suara. Sebab, semua pemilihan umum dari mulai Pileg, Pilgub hingga Pilpres akan dilangsungkan dalam tahun yang sama.

Perlu ramuan strategi sekaligus pendekatan yang berbeda dalam upaya meraih simpati hingga berdampak pada hasil yang sudah dicanangkan. Dalam satu kesempatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membocorkan metode kampanye yang dia gunakan.

"Jabar itu konstituennya terbesar secara nasional. Penduduknya hampir 50 juta jiwa, pencoblosnya (pemilih) ada 30 juta jiwa. Harus pintar merebut konstituen Jabar yang besar. Jabar ini perjuangan sesungguhnya parpol," kata dia pada awal Desember 2022 lalu.

"Warga Jabar sangat sensitif dengan narasi. Pintar-pintar lah membuat narasi. Pengalaman saya ikut dua kali pilkada, kampanye paling mudah itu door to door tapi berat. Kemenangan butuh perjuangan. Modal permukaan saja belum cukup. Sapa warganya, ketok pintunya," ia melanjutkan.

Target Suara di Jabar

Pernyataan Ridwan Kamil bisa menjadi rujukan partai politik dalam konteks beberapa pemilihan. Setidaknya terlihat dari bagaimana tokoh politik kerap menyambangi sejumlah wilayah Jawa Barat dalam agenda kerja atau menyapa calon konstituen. Deretan nama tersebut di antaranya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY pun mengakui ambisinya membuat Jawa Barat jadi basis atau lumbung suara. Setelah drama dua kubu dianggap selesai, para kader diminta fokus bekerja mengembalikan masa kejayaan partai seperti pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya akan semakin sering ke Jabar, karena banyak sekali penduduknya. Lima tahun ke depan akan dinamis. Makin banyak kursi yang didapatkan, makin besar peluang berkiprah," ucap dia saat pelantikan Pengurus DPD Demokrat Jabar April 2022.

"Saya akan menangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Jawa Barat. Kita juga targetkan sebanyak-banyaknya kursi di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Kabupaten," kata AHY di hadapan para kader partai berlambang bintang mercy.

Secara eksplisit, belum ada pengurus partai yang mengungkap strategi yang akan mereka lakukan. Namun, mayoritas memasang target tinggi.

Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat Dian Rahadian optimistis bisa menyumbangkan 2 juta suara. Pernyataan itu disampaikan di sela Rakornas Partai Hanura di Kota Bandung pada awal Maret 2023.

"Kami akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih simpati masyarakat sehingga 2 juta suara dapat kita sumbangkan untuk Partai Hanura secara nasional," ucap Dian.

Bagi Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, hal pertama yang harus dipastikan dalam Pemilu Serentak 2024 adalah raihan suara legislatif, karena dampaknya sangat besar pada tiket pencalonan kepala daerah.

Target yang dipasang adalah meraih 30 kursi DPRD provinsi, menang pilkada di 18 kabupaten/kota di Jabar, dan ingin menuntaskan misi menempatkan kadernya sebagai gubernur.

"Untuk Jawa Barat, dari 1999 sampai 2019 kita beberapa kali menang tapi tidak pernah menang untuk pemilihan gubernur Jabar. Sehingga saya meminta kader memenangkan pilpres dan pileg, tentunya berharap komitmen besar menang pada pertarungan pilkada Jabar," kata Ono saat menghadiri acara di Lembang, akhir Februari 2023.

Menanti Kejutan di Pilgub Jabar

Pelaksanaan pemilu yang diwarnai wacana perubahan sistem tertutup dan terbuka hingga penundaan jadwal berpengaruh pada persiapan partai politik dalam menentukan langkah. Ini pun berlaku dalam Pilgub Jabar. Namun, bukan berarti kontestasi ini akan sepi kejutan.

Kejutan pertama diawali dengan keputusan Ridwan Kamil yang memutuskan menjadi kader Golkar. Sebelumnya, ia sukses melenggang sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat tanpa bergabung dengan partai.

Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar. ©2023 Merdeka.com/Imam Buhori

Sebelum menjadi bagian partai berlogo pohon beringin, pria yang akrab disapa Emil ini kerap masuk sebagai kandidat calon presiden di berbagai survei, meski secara persentase angkanya kalah jauh dari tokoh lain, seperti Anies Baswedang, Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

Maju dalam Piplres tentu tidak akan mudah, mengingat partainya bernaung sepakat mengusung sang Ketua Umum Airlangga Hartarto. Langkahnya menjadi calon wakil presiden tak kalah berliku karena PAN dan PPP sebagai mitra Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus memberi restu.

Berkali-kali ia mengaku menerapkan politik tahu diri. Artinya, sebagai anak baru kader, ia tidak akan memaksa menggantikan posisi Airlangga, meskipun saat ditinjau dari hasil survei persentase Ridwan Kamil lebih baik.

Pemilik akun medsos Instagram dengan 20 juta pengikut ini pun digadang-gadang berpeluang maju di Pilgub DKI Jakarta. Hasil survei di berbagai lembaga pun lumayan baik. Pilihan lainnya tentu melanjutkan periode kedua di Jawa Barat.

Pilihan terakhir dianggap paling realistis, setidaknya untuk saat ini, jelang jabatannya habis pada pertengahan tahun 2023. Dan hal itu ia nyatakan usai menghadiri agenda di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (13/3).

"Fokus yang paling ada di depan mata yaitu Pilgub Jawa Barat di periode kedua," kata suami Atalia Praratya itu.

"Kalau sudah urusan pilpres ikuti yang sudah diputuskan oleh rumah saya yang baru, Partai Golkar. Saya mendukung Pak Airlangga sebagai capres Golkar. Di DKI survei bagus saya tahu, tapi pindah provinsi harus ngobrol dengan partai yang menentukan komposisi," ucap dia lagi.

Selain Ridwan Kamil, ada sejumlah nama yang bisa menjadi pesaingnya. Ada yang sudah menyatakannya secara gamblang, ada pula yang masih belum berani blak-blakan.

Uu Ruzhanul Ulum beberapa kali menyampaikan niatnya mendorong Ridwan Kamil maju dalam kontestasi politik tingkat nasional. Ia juga menyatakan kesiapannya menjadi Gubernur Jawa Barat.

"Saya siap menggantikan Pak Gubernur untuk melanjutkan program yang saat ini sudah berjalan," kata Uu di Bandung, 27 Januari 2023.

Selain Uu, ada pula Mochamad Iriawan yang sudah menyatakan kesiapannya maju dalam kontestasi Pilgub Jabar. Ia mengklaim sudah banyak pihak yang mendorong dan mendukungnya.

Saat ini, mantan Ketua Umum PSSI ini masih menimbang partai yang akan menjadi tempatnya bernaung.

"Kalau Allah SWT sudah meridai maka, insyaallah saya pasti siap. Bhayangkara sejati tidak akan mundur apabila sudah diberi amanah, tetapi untuk kendaraannya (partai politik) saya belum bisa memberitahukan saat ini," kata pria yang akrab disapa Iwan Bule di Kota Bandung, Rabu (8/3).

Misi PKS

Misi besar merebut kembali kursi gubernur disampaikan Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu. Mereka ingin mengulang kesuksesan saat mengantarkan Ahmad Heryawan menjadi gubernur dua periode.

"Intinya, PKS berharap Pilgub Jabar ada kader PKS yang jadi gubernur lagi. Karena kita sudah pernah, Kang Aher (Ahmad Heryawan) dua periode. Saya kira tidak salah punya cita-cita punya gubernur lagi karena kita sudah pernah punya," kata dia, Jumat (10/3).

Disinggung mengenai siapa sosok yang akan diusung, Haru mengaku belum bisa mengungkapnya. Semua masih dalam tahap pembahasan. Terlebih, fokusnya saat ini masih terbelah dengan persiapan perebutan kursi legislatif. Belum lagi membahas koalisi.

Di luar itu, ada beberapa target yang harus direalisasikan, seperti menambah kursi di DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Arahan DPP PKS adalah menambah dua kali lipat dari yang saat ini didapatkan.

"Ya kalau kata DPP naik dua kali lipat. Kemudian, untuk kepala daerah di kota kabupaten yang sudah ada ditingkatkan. Yang sudah jadi kepala daerah dipertahankan, yang posisinya wakil harus bisa maju. Daerah yang belum ada kader, disiapkan calon untuk diusung," kata Haru.

"Harus punya target. Jangan sampai mendukung saja, tapi harus mengusung. Koalisi untuk pilpres akan mewarnai di level daerah. Dulu kan pilkada cita rasa pilpres, kalau sekarang kan pilpres duluan. Saya kira pilpres akan berpengaruh, tapi tidak akan mengunci (koalisi harus sama dengan pusat), di daerah ada variasi," pungkasnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com