Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pesan-Pesan Mendalam Tokoh Muhammadiyah pada Amien Rais

Pesan-Pesan Mendalam Tokoh Muhammadiyah pada Amien Rais Amien Rais di DPW Muhammadiyah. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Beberapa tokoh Muhammadiyah angkat bicara terkait manuver Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais belakangan ini. Amien Rais dalam beberapa momen pernyataannya membawa nama Muhammadiyah.

Pernyataan Amien Rais menuai reaksi dari beberapa tokoh Muhammadiyah. Berikut komentar mereka:

Sikap Muhammadiyah Tak Mendukung Paslon

Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan, organisasi Muhammadiyah tidak memberi dukungan politik kepada salah satu calon di Pilpres 2019. Pernyataan ini sekaligus menjawab permintaan Amien Rais agar Muhammadiyah bersikap.

"Benar Muhammadiyah harus menentukan sikap. Sampaikan ke Pak Amien, sikap Muhammadiyah adalah tidak mendukung salah satu pasangan itulah sikap politik Muhammadiyah," ucap Abdul Mu'ti.

"Sekali lagi sikap politik Muhammadiyah adalah netral dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam dukung-mendukung baik itu pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2," tegas dia.

Sikap Buya Syafi'i Ma'arif

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif juga angkat bicara. Ia meminta jangan mendengarkan pernyataan Amien Rais yang ingin menyentil Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. Amien sebelumnya mengatakan akan menjewer Haedar jika tidak bersikap dalam Pilpres 2019."Halah jewer-jewer, enggak usah diperhitungkan itu. Muhammadiyah memberikan kebebasan pada anggotanya. Itu sesuai Muktamar Ujung Pandang 1971 lalu. Diperkuat Panwil dan berbagai kesempatan. Saya rasa (kebebasan) ini bagus. Sebagai ormas sipil, yang lahirnya mendahului bangsa dan negara. Jadi kita enggak perlulah ada jewer-jewer itu. Enggak usah didengar itu," ucap Buya Syafi'i.

Tanggapan Busyro Muqoddas

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan Muhammadiyah tidak pernah mengarahkan untuk berpihak salah satu capres di Pilpres 2019. Busyro menengaskan jika Muhammadiyah adalah organisasi ormas yang mengedepankan independen."Itu namanya menggurui," kata Busyro menanggapi soal pernyataan Amien yang akan menjewer Haedar.

Inilah Sikap Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Haedar Nashir kabarnya akan dijewer jika tak bersikap dalam Pilpres 2019. Namun rupanya sindiran itu ditanggapi santai oleh Haedar.Menurut Haedar tak ada yang berubah dari Muhammadiyah dalam menyikapi politik praktis. Haedar menyebut jika Muhammadiyah masih pada khittahnya, netral dalam setiap pagelaran pemilu."Jawaban saya sama. Tidak ada yang berubah dari Muhammadiyah, dan tidak akan pernah berubah. Muhammadiyah berdiri di atas kepribadian dan khittahnya untuk tetap mengambil jarak dari pergumulan politik praktis," urai Haedar.

(mdk/has)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
image Rekomendasi
Aksi Terbaru Brigade Al-Qassam Ledakkan Tank-tank Israel Sampai Terbakar Hangus

Aksi Terbaru Brigade Al-Qassam Ledakkan Tank-tank Israel Sampai Terbakar Hangus

Video merekam aksi para pejuang Brigade Al-Qassam menghancurkan tank-tank milik Israel.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
⁠Jenderal Agus Subiyanto Sowan ke Mantan Panglima ABRI Ditemani Istri Tercinta, Begini Momennya

⁠Jenderal Agus Subiyanto Sowan ke Mantan Panglima ABRI Ditemani Istri Tercinta, Begini Momennya

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama sang istri berkunjung ke kediaman mantan Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Sholat Tahajud Paling Baik Dilaksanakan di Sepertiga Malam, Ketahui Waktu Lainnya

Sholat Tahajud Paling Baik Dilaksanakan di Sepertiga Malam, Ketahui Waktu Lainnya

Waktu pengerjaan sholat tahajud beserta doa dan tata caranya sesuai syariat Islam.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Uang Pengamanan Pemilu Didapat Bintara Polisi Lebih Tinggi dari Jenderal, Segini Jumlahnya

Uang Pengamanan Pemilu Didapat Bintara Polisi Lebih Tinggi dari Jenderal, Segini Jumlahnya

Wakapolda Banten mengumpulkan anggotanya untuk dibagikan uang pengamanan Pemilu, bintara dapat lebih banyak daripada jenderal.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Jenderal Polisi Jalan Kaki Blusukan di Pasar Benua Afrika, Gayanya Santai Sambil Sruput Kelapa

Jenderal Polisi Jalan Kaki Blusukan di Pasar Benua Afrika, Gayanya Santai Sambil Sruput Kelapa

Krishna yang tengah berada di Benua Afrika nampak asyik blusukan ke pasar tradisional.

Baca Selengkapnya icon-hand
Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif

pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.

Baca Selengkapnya icon-hand
NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme

NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.

Baca Selengkapnya icon-hand
NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden

Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden

"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding

Baca Selengkapnya icon-hand
Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Aturan Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Pimpinan Komisi II DPR Anggap Hak Demokrasi Warga Jakarta Dikebiri

Usulan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden usai tak menjadi ibu kota diatur dalam Rancangan Undang-undang Daerah Kekhususan Jakarta.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya icon-hand
Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Jakarta Harus Punya Daya Tarik Agar Ekonomi Tetap Stabil

DKI Jakarta diimbau untuk mencontoh Dubai yang sukses menjadi Global City.

Baca Selengkapnya icon-hand