Pesan keras Mega ke kader PDIP setelah kembali jadi ketum

Minggu, 12 April 2015 09:31 Reporter : Lia Harahap
Pesan keras Mega ke kader PDIP setelah kembali jadi ketum Megawati. ©2014 merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Kongres PDI Perjuangan ke IV di Bali sudah rampung dihelat. Secara aklamasi, Megawati Soekarnoputri, kembali dipilih sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan.

Mega pun sudah mengumumkan kepengurusan DPP yang baru. Sejumlah wajah baru turut menghiasi.

Meski jabatan ketum bukan yang pertama buatnya, tetap saja banyak pesan keras yang dia sampaikan untuk kader partai berlambang kepala benteng itu. Apalagi, tahun ini mereka kebagian rezeki menang di Pilpres.

Menang bukan berarti haus kesenangan. Pada anak buahnya, Mega tetap meminta fokus bekerja, serta mengawal dan menyukseskan pemerintah Jokowi-JK sebagai pasangan capres yang mereka usung di Pilpres 2014.

Ini pesan keras Mega pada kader PDIP yang dia sampaikan saat kongres:

1 dari 4 halaman

Minta kader yang tak mau disebut petugas partai keluar dari PDIP

Jokowi dan Megawati seminar di Kampus UI. ©2013 Merdeka.com/M. Luthfi Rahman

Mega menegaskan, setiap kader adalah petugas partai. Bila ada yang merasa tak sejalan itu dipersilakan keluar.

"Kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar!" tegas Megawati dalam pidato penutupan Kongres IV.

Megawati menegaskan semua kader PDI Perjuangan adalah petugas partai, tak terkecuali dirinya.

"Saya juga petugas partai yang dikukuhkan kongres untuk memimpin 5 tahun lagi," kata Megawati yang dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2015-2020.

2 dari 4 halaman

Mega pesan kader jangam coba-coba korupsi

Megawati Soekarnoputri. Merdeka.com / Dwi Narwoko

Mega mengaku paling kesal bila mendengar ada kader yang tersangkut kasus korupsi. Apalagi tiba-tiba datang padanya dan memohon bantuan hukum dari partai.

"Jengkel sekali yah apalagi kena masalah hukum, ngamuk saya, menangis minta ditolong. Kalau boleh saya berkeras rasanya orang itu sudah saya apakan," kata Mega di Grand Inna Sanur, Bali, Jumat (10/4).

Sejak awal, Mega mengaku sudah mewanti-wanti agar kader PDIP tidak ada yang tergoda saat memiliki jabatan. Bahkan, Mega juga tidak segan-segan bertindak tegas jika ada kader bandel.

"Kader tahu itu tabu. Kalau mau begitu jangan di sini keluar dan itu terus menerus dilakukan jadi pengamatan saya," tuturnya.

3 dari 4 halaman

Pada Sekjen Hasto, Mega pesankan jangan coba berkhianat

Hasto Kristiyanto bergaya Abraham Samad. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Mega menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) menggantikan Tjahjo Kumolo.

Sebelum menyebut nama Hasto, Mega mewanti-wanti agar dapat menjaga kepercayaannya. Dia tidak akan menoleransi siapa saja yang kelak menjadi pengkhianat.

"Siapa tahu khianat. Saya bilang, begitu berkhianat saya sembelih," ujar Mega di Grand Inna Sanur, Bali.

Mendengar ucapan Mega para peserta Kongres langsung menyambut dengan tepuk tangan. Mega mengaku sengaja menyampaikan hal tersebut secara terbuka.

"Ini yang ditunggu-tunggu Sekjen mendampingi saya. Jadi saya bilang, saya lihat dari hasil testing kamu bagus tetap meski saya baiat," tuturnya.

4 dari 4 halaman

Pada Jokowi yang telah diusung PDIP agar taat kebijakan partai

Megawati dan Jokowi usai rakernas. ©2013 Merdeka.com

Mega menyatakan kesadaran awal dirinya menunjuk Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2014 lalu adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Kepemimpinan Trisakti adalah suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

"Konsepsi ini adalah jawaban atas realitas Indonesia yang begitu bergantung dengan bangsa lain. Konsepsi Trisakti inilah yang menjadi kepentingan utama partai," kata Mega dalam pidato politiknya di Kongres IV PDIP, Bali.

Mega juga meminta pada Jokowi agar dapat mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai politik pengusungnya. Hal ini, kata Mega, penting mengingat hubungan keduanya adalah kehendak dan prinsip dalam demokrasi.

"Landasan konstitusionalnya pun sangat jelas. UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal," kata Mega.

Mega mengatakan, hukum demokrasilah yang mengatur hal itu, yakni presiden dan wakil presiden harus menjalankan garis kebijakan politik partai.

"Untuk itulah, mengapa kebijakan partai menyatu dengan kehendak rakyat, dan mengapa Partai harus mengorganisir rakyat sehingga suara-suara yang tersembunyi sekalipun dapat disuarakan partai," kata Mega. [hhw]

Baca juga:
Mereka yang terdepak dari kepengurusan PDIP
Menebak maksud kemarahan Mega soal 'petugas partai'
Megawati dinilai khilaf tunjuk Puan jadi pengurus DPP PDIP
PDIP: Pidato Mega agar Jokowi taat konstitusi bukan dengar pembisik
Kader terlibat korupsi, PDIP dapat kehilangan kepercayaan rakyat

Topik berita Terkait:
  1. Kongres PDIP
  2. PDIP
  3. Megawati
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini