Persoalan IT dan DPT Pemilu 2009 harus diselesaikan

Rabu, 15 Agustus 2012 10:28 Reporter : Nurul Julaikah
Persoalan IT dan DPT Pemilu 2009 harus diselesaikan Pemilu. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - PDIP berharap persoalan Informasi Teknologi (IT) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU pada Pemilu 2009 segera bisa diungkap. Sebab, kasus ini sudah pernah dilakukan penyidikan oleh KPK.

"Pemilu 2009 kan masalah IT dan DPT kan pernah dilakukan penyidikan, DPR juga sudah merekomendasikan, Ketua MK pak Mahfud juga pernah mengungkap, harusnya terus diselidiki, jangan dibiarkan selesai karena akan ada pemilu lagi jangan sampai pemilu ada cacat demokrasi," ujar Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya kepada merdeka.com, Selasa (14/8).

Menurut anggota komisi I DPR ini, PDIP siap membantu data berupa salinan hasil perhitungan suara pada Pemilu 2009. Pasalnya, masing-masing partai peserta pemilu memiliki punya data salinan DPT dan juga data dari hasil per TPS melalui saksi-saksi.

"Ada, kami siap, berapa indikasi-indikasi yang ada tapi kan sifatnya hanya pelengkap. DPR kan sudah Pansus kan kemarin, saya kira itu keputusan politik melalui mekanisme investigasi yang cukup kuat," jelas dia.

Dia pun berharap KPU sekarang dapat belajar dari pengalaman Pemilu 2009. Hal ini bertujuan agar permasalahan IT dan DPT tidak terulang kembali.

"Setidaknya KPU periode sekarang sudah banyak pengalaman dari Pemilu 2009, terutama di daerah-banyak yang harus jadi pelajaran dan menertibkan agar jurdil. Ini yang saya kira sudah dipelajari KPU sekarang agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali," kata dia.

Sementara itu, pengacara mantan KPK, Antasari Azhar, Makdir Ismail mengatakan sekitar akhir April atau awal Mei 2009 para pimpinan KPK waktu itu telah memerintahkan penyelidikan kasus dugaan suap korupsi anggaran IT Tahun 2009 senilai ratusan milyar rupiah. Namun beberapa bulan kemudian dihentikan karena pimpinan KPK lainnya, M Yasin menghentikan kasus tersebut karena dinilai tidak ada indikasi korupsi dan hanya ada kesalahan administrasi.

"Itu belum ada yang real benar, yang saya tahu selama ini memang ada penyelidikan oleh KPK, tapi waktu mau penyelidikan pak Antasari Azhar sudah ditahan. Hasil penyelidikan itu tidak ditindaklanjuti. Beberapa bulan kemudian pak Yasin membuat pernyataan jika kasus tersebut dihentikan, karena tidak ada korupsi yang ada hanya kesalahan administrasi, yakni pengadaan harusnya di daerah tetapi di pull kan ke pusat," ujar Makdil.

Dari hasil catatan yang dia miliki kerugian negara akibat pengadaan IT tersebut sebesar Rp 216,07 miliar. Menurutnya IT tersebut terjadi sangat lambat sehingga sistem tabulasi pemilu terganggu.

"Penggunaan dihentikan karena enggak bisa dipakai, karena penggunaan untuk hitung suara itu nggak bener. Misal saja untuk menghitung suara mantan ketua fraksi partai demokrat Jafar Hapsah, di Sulsel dia memperoleh angka 111 juta suara, padahal jumlah pemilih 171, itu kan ngaco bener dan akhirnya dihentikan," jelas dia.

Menurutnya, saat itu yang mengkoordinasi untuk penyelidikan soal kasus IT KPU adalah pimpinan KPK Haryono dengan KPU dan Departemen Dalam Negeri. Namun, tindak lanjut dan pelaksanaannya dia tidak ketahui. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. Pemilu 2014
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini