Merdeka.com - Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-undang Pilkada yang telah disahkan DPR dipertanyakan berbagai kalangan.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti langkah SBY itu menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. Pertama apakah keluarnya Perppu tersebut serta merta sebagai bentuk penyelamatan bangsa atau 'make up' bagi presiden dan partai pemerintah.

"Jika dirunut ke belakang, terang benderang, presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu jika memilih opsi Pilkada langsung. Di sinilah masalahnya, apakah Perppu dapat dikeluarkan akibat pengambilan posisi politik yang salah dari pemerintah dan atau partai pemerintah," kata Ray saat dikonfirmasi merdeka.com lewat pesan singkat, Rabu (1/10).

Ray mengatakan, dengan melihat masa bakti Presiden yang tinggal hitungan hari, dapat dipastikan Perppu ini akan menjadi pekerjaan tambahan buat Presiden baru, Jokowi. Karena, sesuai Undang-undang, Perppu yang dikeluarkan sudah harus diserahkan kepada DPR paling lambat pada masa sidang berikutnya. Itu artinya, tegas Ray, Presiden pasca SBYlah yang akan bertanggung jawab untuk memperjuangkan nasib Perppu.

"Di sinilah ganjalan nasib Perppu. Jokowi akan ketiban masalah besar akibat Perppu yang diterbitkan presiden sebelum dirinya dengan posisi di mana kekuatan parlemen tidak seimbang. Bisa jadi, masalah ini akan berkembang ke arah 'mengganggu' Jokowi," ujarnya.

Selain itu, Ray melihat politik drama kembali dimainkan oleh SBY. Sebab, masalah keluarnya anggota fraksi Partai Demokrat yang disebutkan menjadi biang diputuskannya RUU Pilkada belum tuntas diselesaikan oleh internal Partai Demokrat. "Kita belum mendengar sanksi yang akan ditimpakan kepada mereka yang disebut-sebut SBY sebagai dalang WO-nya PD. Tentu kita menunggu dengan seksama apakah tindakan SBY yang mencari dalang itu dengan sungguh-sungguh dilakukan atau tidak," katanya.

Dengan melihat catatan itu, Ray menyimpulkan Perppu yang dipilih SBY hanya bentuk drama jilid II yang tengah dimainkan ke masyarakat. Atau dalam adigium dikenal lempar batu sembunyi tangan.

"Dengan melihat kenyataan ini, sekalipun Perppu terlihat efektif mengembalikan kedaulatan rakyat, tapi sebenarnya cara berpolitik SBY ini merupakan 'politik cuci tangan' jilid dua. Jika sebelumnya sandiwara WO yang gagal, kini SBY melakukan modus yang kita kenal dalam peribahasa nusantara 'lempar batu sembunyi tangan'," pungkas Ray.