Merdeka.com - Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI telah mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjadi Undang-Undang. Walaupun mendukung ditetapkan sebagai undang-undang, mayoritas fraksi di Komisi II DPR sepakat RUU tersebut harus direvisi setelah disahkan menjadi UU di rapat Paripurna besok.

Menanggapi permintaan revisi tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam rapat dengan Komisi II DPR mengingatkan tentang masa persidangan kedua 2014-2015 yang hanya 28 hari. Menurutnya, semua materi yang diminta dilakukan perbaikan belum tentu dapat terpenuhi.

"Terbatasnya masa persidangan yang menyisakan 28 hari, tidak mungkin pembahasan intensif," kata Tjahjo saat meyampaikan pandangan mewakili dari unsur pemerintah di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Senin (19/1).

Sebagai contoh, Fraksi Golkar menyoroti beberapa hal seperti adanya perbedaan pengajuan pasangan calon kepala daerah. Dalam Pasal 40 Perppu Nomor 1 diatur bahwa pengajuan calon kepala daerah harus dilakukan secara berpasangan. Namun, dalam pasal lain hanya diatur tentang pengajuan kepala daerah saja tanpa pasangan.

Golkar juga menyoroti pelaksanaan uji publik yang cukup lama. Sementara, jika pilkada dilaksanakan serentak, maka tugas pelaksana tugas kepala daerah akan semakin lama.

"Padahal Plt terbatas dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis," kata anggota Fraksi Partai Golkar Agung Widiantoro yang membacakan pandangan fraksinya.

Sementara, Fraksi PAN lebih menyoroti soal penyelesaian sengketa pilkada. Musababnya, penyelesaian sengketa pilkada tidak dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan

rezim pelaksanaan pilkada tidak sama dengan pelaksanaan pemilu.

"MK tidak berhak mengadili atau memutus sengketa pilkada. Pilkada tidak masuk ke dalam rezim pemilu. Pilkada merupakan rezim pemda yang sesuai Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 harus diselenggarakan secara demokratis," kata anggota Fraksi PAN Sukiman.