Perludem Minta Pemerintah Terbuka Jika Ada Peningkatan Kasus Covid-19 Usai Pilkada
Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, meminta pemerintah terbuka jika ada peningkatan kasus positif Covid-19 setelah pilkada serentak selesai. Menurutnya, hal itu bisa menjadi pelajaran bahwa pilkada di tengah pandemi berisiko nyata.
"Pemerintah kalau memang mendapati data ada peningkatan (kasus positif covid-19), sikap terbuka itu jauh lebih baik. Karena apabila itu terjadi, menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita bahwa risiko itu nyata ada," katanya saat diskusi membaca hasil hitung cepat dan evaluasi pilkada 2020, Sabtu (12/12).
Titi menilai, Pilkada 2020 paling beresiko dari pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada 2020 juga dinilainya paling rumit dan kompleks.
"Mestinya, pemerintah belajar dari apa yang segala energi dan risiko. Ini kan pilkada paling rumit, paling kompleks, mahal dan berisiko dalam sejarah pilkada kita sejak 2005 dan pilkada serentak 2015," ujarnya.
Menurutnya, pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19 berjalan relatif lancar dan baik karena penyelenggara diawasi ketat masyarakat sipil.
"Betul-betul dalam pengawasan dan kontrol yang sangat ketat oleh masyarakat sipil, organisasi pegiat pemilu, media massa, komunitas kesehatan, dan publik," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaMahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada
Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TPN Ganjar Ajak Rakyat Terlibat Usut Kecurangan Pemilu: Kembalikan Indonesia ke Jalur Demokrasi
Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan (TPDK) Ganjar-Mahfud mengajak partisipasi rakyat Indonesia mengungkap kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaDinkes DKI Akhirnya Mengungkap Jumlah Kasus Covid-19 JN.1 di Jakarta Selama Tahun 2023
Ani menjelaskan, JN.1 memiliki gejala yang sama seperti Covid-19 lainnya.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Ketua KPU Hasyim Bisik-Bisik Saat Pilkada Serentak Diumumkan
Yulianto Sudrajat menyampaikan, pemberitahuan terkait pendaftaran Pilkada dilaksanakan mulai tanggal 27 Februari 2024 - 16 November 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnya