Perludem Kritik Pilkada dan Pilpres 2024 Serentak, PPP Sebut Ada Jeda 7 Bulan

Kamis, 14 Januari 2021 03:03 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Perludem Kritik Pilkada dan Pilpres 2024 Serentak, PPP Sebut Ada Jeda 7 Bulan Logistik Pilkada Tangsel. ©2020 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mengkritik rencana penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 2024. Pilkada akan sekaligus digelar bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada November 2024 nanti.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menghargai kritikan Perludem. Tetapi, ia mengkritik Perludem yang baru menyuarakan hal itu sekarang.

"Hak orang untuk bicara, enggak ada larangan untuk bicara yang bikin undang-undang kan pemerintah sama DPR, lagian Pilkada serentak 2024 itu sudah diatur di undang undang 10 tahun 2016, itu sudah disepakati di 2016 kenapa baru sekarang ngomong, kenapa kita penyusunan undang-undang 10 tahun 2016 itu diam, kok tidak menyampaikan, kok baru sekarang," ujarnya lewat pesan suara kepada merdeka.com, Rabu (13/1).

Awiek menjelaskan, keserentakan pemilihan tersebut bukan dalam satu waktu. Namun, ada rentang enam sampai 7 bulan. Sehingga, masih ada cukup waktu yang panjang untuk jeda.

"Namanya pemilu serentak, toh rentangnya masih jauh, misalkan pemilu nasionalnya April, pemilu Pilkadanya November, itu masih ada berapa bulan, 6 bulan, kalau masih kurang panjang ya digelar di Desember 2024 misalkan," katanya.

"Tetapi enggak bisa, undang-undang menyebutkan November 2024, ada 7 bulan dari pemilu April, ya begitulah hiruk pikuk politik biar selesai dalam satu tahun, Perludem punya hak untuk bicara tetapi enggak punya hak untuk menentukan. Hak menentukan itu di DPR dan pemerintah," jelas dia.

Awiek juga menanggapi kekhawatiran Perludem soal petugas KPPS akan kelelahan hingga meninggal bila Pilkada, Pemilu dan Pilpres dilaksanakan serentak. Dia bilang, untuk mencegah hal itu, penyelenggara bisa mencari petugas yang sehat dan tidak punya riwayat penyakit.

"Kita kan selalu belajar dari pengalaman, terus nanti bisa cara menghitungnya dibantu dengan Situngnya (sistem informasi penghitungan) dimaksimalkan. Jadi kalau konsep dari kita itu Pemilunya April, Pilkadanya November kan bukan serentak itu 7 bulan," tandas Awiek.

Baca Selanjutnya: Sebelumnya Pembina Perkumpulan Pemilu untuk...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini