Perludem: Koalisi Parpol Sejak Dini Berdampak Positif untuk Rakyat
Merdeka.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, terbentuknya koalisi partai politik menjelang pemilu 2024 berdampak positif. Baik untuk partai maupun masyarakat.
Sebab, dibangunnya koalisi lebih awal partai politik memiliki waktu yang cukup untuk mendiskusikan dalam bentuk program yang akan dilakukan ke depannya.
"Justru harusnya lebih positif, karena baik dari parpol maupun bagi publik itu akan jauh lebih jernih melihat, sebetulnya koalisi parpol dibangun atas apa dan koalisi yang dibangun jauh-jauh itukan lebih meminimalisir potensi transaksional jangka pendek yang hanya untuk kepentingan pencalonan saja," kata Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, saat diwawancarai di Kantor Bawaslu, Selasa (19/7).
Lebih lanjut, ia juga menilai, koalisi dibangun sejak awal membantu partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Guna, membangun agenda bersama, membangun program bersama ke depannya.
"Apalagi dalam kesempatan saat ini penyerapan aspirasi banyak peluang, banyak kesempatan dan banyak kanal kalau koalisi atau kemudian penggabungan parpol dilakukan lebih awal ruang itu akan bisa lebih bebas untuk membuka kesempatan menyerap aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Namun, ia menegaskan, pentingnya ketua umum partai politik untuk memahami etik dalam berpolitik dan integritas. Karena, tak sedikit dari ketua umum partai politik menjabat sebagai pembantu presiden.
Sebab, posisi sebagai pejabat publik akan terus melekat pada diri ketua umum partai politik. Sehingga dibutuhkan pemahaman dalam etik dalam berpolitik dan integritas mereka sebagai pejabat publik.
"Menurut saya soal kedisiplinan sebagai seorang pejabat publik dan menteri ini prinsipnya pembantu presiden ada dua hal, kalau dari aspek menterinya ada persoalan etik ada persoalan integritas dan persoalan profesionalitas juga dalam menjalankan kerja-kerja mereka sebagai pejabat negara," ungkapnya.
"Bahwa mereka adalah pimpinan parpol tapi disisi lain mereka pejabat publik yang terikat dengan etik, terikat dengan aturan terikat juga dengan tugas-tugas yang mustinya dipenuhi," tambah Fadli.
Sebelumnya, Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo,mengatakan deklarasi dini koalisi partai politik disusul penetapan capres dan cawapres merupakan langkah positif menarik calon pemilih.
Keuntungan deklarasi diawal juga bisa diperoleh partai politik dengan peluang meningkatnya elektabilitas.
"Deklarasi dini koalisi dan capres dan cawapres untuk saat ini adalah upaya untuk menarik perhatian calon pemilih, terutama yang belum jelas pilihan politiknya. Bagi parpol menengah dalam prosentase kursi DPR, deklarasi itu perlu menaikkan elektabilitas partai," ujarnya.
Wasis mengatakan pembentukan koalisi partai lebih awal sesuai dengan dinamika politik dan masyarakat yang berkembang saat ini.
Wasis memprediksi bentukan koalisi partai lebih awal dapat mengubah peta dukungan publik. Namun ia menegaskan, koalisi harus dibentuk dari komposisi koalisinya.
"Kalaupun itu hanya diisi secara homogen yakni para parpol menengah dan satu warna politik, tentu tidak merubah dukungan publik. Akan beda cerita kalau komposisi koalisi plural (parpol besar dan menengah bersatu dan plural warna politiknya), dukungan juga akan berubah," kata Wasis.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Deklarasi Tertib Berlalu Lintas Demi Pemilu Damai 2024
Deklarasi diikuti oleh perwakilan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPolresta dan Pemkot Pekanbaru Gelar Istigasah Demi Pemilu Damai
Kombes Jeki berharap melalui istigasah bersama ini jadi momentum meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Buka Peluang Koalisi dengan PPP, Hanura, dan Perindo di Pilkada 2024
Apalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaParpol Diminta Realistis soal Hak Angket Pemilu, Airlangga: Memaksakan Itu Kurang Tepat
Airlangga menyampaikan saat ini mayoritas partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih berada di parlemen.
Baca SelengkapnyaCurhat Caleg Perempuan Golkar Lihat Pertarungan Pemilu 2024: Patriarki dan Politik Uang, Parpol Jangan Diam!
Melli ingin parpol melindungi caleg perempuannya dari kecurangan
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca Selengkapnya