Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penundaan revisi UU KPK tumbuhkan gerakan rakyat antikorupsi

Penundaan revisi UU KPK tumbuhkan gerakan rakyat antikorupsi Ilustrasi Revisi UU KPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Penundaan pembahasan revisi undang-undang KPK kini tengah menyedot perhatian masyarakat luas dari berbagai lapisan. Komisioner KPK sendiri menyatakan secara tegas menolak diadakannya revisi tersebut.

Menurut dosen hukum Universitas Atma Jaya, Surya Tjandra mengatakan, pembahasan revisi undang-undang KPK mempunyai sisi negatif dan positif. Negatifnya berasal dari substansi undang-undang tersebut yang sesungguhnya melemahkan KPK. sedangkan nilai positifnya berupa soliditas masyarakat untuk mengedepankan sikap antikorupsi.

"Revisi UU KPK menumbuhkan gerakan rakyat antikorupsi. Seperti mahasiswa diajarkan aware dahulu. Revisi ini biar saja dulu mungkin ada bagusnya juga. Ada konsolidasi masyarakat," ujar Surya di Kampus Atma Jaya Jakarta, Senin (7/3).

Lebih dari itu, Surya juga menjelaskan bahwa gerakan tersebut bisa membangun kekuatan baru, misalnya saja menjadi mitra kerja KPK.

Komisioner KPK Alexander Marwata juga menyetujui konsep tersebut. Menurutnya semua lapisan masyarakat mempunyai andil yang besar dalam mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Selain gerakan mahasiswa dan masyarakat yang saban hari memberikan dukungan ke kantornya, ia juga mencontohkan gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

Gerakan SPAK tersebut saat ini sedang dikembangkan untuk mencakup wilayah Indonesia. Tidak hanya kalangan perempuan masyarakat, kalangan istri pejabat juga dirasa perlu untuk masuk komunitas tersebut.

"Saya lihat itu efektif sekali. Akar permasalahan dorongan dari istri. Saya sendiri agak paham juga," ujar Alexander Marwata di tempat yang sama, Senin (7/3).

Alex sendiri mengetahui secara persis penghasilan pegawai negeri sipil. Dan bukan berarti korupsi menjadi pembenaran alasan untuk hidup di Ibukota negara.

"Istri sudah mengeluh akhirnya itu yang mendorong suami tidak tenang dan ada peluang melakukan korupsi," imbuhnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Eks Penyidik KPK: 15 Tersangka Pelaku Pungli di Rutan Jadi Hari Kelam Pemberantasan Korupsi

Eks Penyidik KPK: 15 Tersangka Pelaku Pungli di Rutan Jadi Hari Kelam Pemberantasan Korupsi

Seharusnya para pegawai KPK ini penjaga moral dan integritas antikorupsi bukan malah jadi pelaku korupsi

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya