Penolakan Jokowi rapat konsultasi dengan Pansus KPK akan dibahas di Bamus DPR

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menolak menanggapi permintaan Pansus Hak Angket KPK untuk menggelar rapat konsultasi dengannya. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, sikap Presiden itu akan menjadi bahan pembahasan di rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Pimpinan DPR akan menggelar rapat membahas surat permohonan dari Pansus Hak Angket KPK untuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo hari ini.

"Mungkin nanti itu bahan di rapim dan bamus. Kalau memang sudah ada statement seperti itu kan nanti ada permintaan pun belum tentu permintaan itu dijadwalkan oleh pemerintah," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Namun, Fadli mengaku belum melihat surat permintaan konsultasi yang disampaikan Pansus kepada pimpinan DPR. Fadli menuturkan, Bamus juga akan segera menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kerja Pansus Hak Angket KPK.

"Saya belum lihat suratnya, tapi saya sudah dengar termasuk waktu itu ada permintaan untuk konsultasi dengan Presiden. Nanti tentu itu kalau surat itu ada saya belum lihat. Akan dibicarakan di Bamus. Kalau bamus nanti akan menjadwalkan segala terkait paripurna," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, muncul dua pandangan di tingkat pimpinan terkait permintaan rapat konsultasi dari Pansus. Pertama, surat dari Pansus langsung saja diteruskan ke Presiden Jokowi. Kedua, pimpinan menindaklanjuti surat tersebut setelah masa kerja Pansus Hak Angket KPK selesai pada 28 September 2017.

"Insya Allah kita baru hari ini bisa rapim. Kemarin ada dua pendapat," kata Fahri

Fahri menyarankan, Pansus mempertimbangkan kembali permintaan konsultasi dengan Presiden setelah memberikan laporan kerja di rapat Paripurna terdekat. Apalagi, Presiden Jokowi telah menyatakan tak mau ikut campur dengan proses yang berjalan di Pansus.